Oleh: sadarrukmana | Juni 23, 2009

TUGAS SISTEM INFORMASI LKS

HARDWARE

2

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) saat ini sangat pesat sekali. Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan suatu revolusi yang disebut dengan revolusi informasi, dunia sekarang terikat menjadi satu oleh sistem elektronik yang menyalurkan berita dan data dengan kecepatan cahaya ke seluruh tempat di dunia ini. Revolusi informasi yang merupakan gabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sumber kekayaan tidak lagi berupa materi-seperti pada revolusi industri- tetapi berupa informasi, pengetahuan yang diterapkan pada pekerjaan untuk menciptakan suatu nilai. Siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai dunia.

Dalam perkembangan teknologi informasi khususnya di era globalisasi ini, telekomunikasi dan informatika adalah dua faktor penting alat komunikasi karena keduanya merupakan sarana komunikasi antara penyedia dan pengguna informasi. Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan teknologi Informasi di Indonesia perlu kita amati perkembangan teknologi telekomunikasi dan internet yang terjadi saat ini.

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis,dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti e-commerce, e-government, eeducation, e-library, e-journal, e-medicine, elaboratory, e-biodiversiiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Peran Teknologi Informasi

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain :

Bidang Pendidikan (e-education).

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka(Mukhopadhyay M., 1995). Sebagai contoh kita melihat di Perancis proyek “Flexible Learning”. Hal ini mengingatkan pada ramalan Ivan Illich awal tahun 70-an tentang “Pendidikan tanpa sekolah (Deschooling Socieiy)” yang secara ekstrimnya guru tidak lagi diperlukan.

Bishop G. (1989) meramalkan bahwa pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (flexible), terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.

Tony Bates (1995) menyatakan bahwa teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi.

Alisjahbana I. (1966) mengemukakan bahwa pendekatan pendidikan dan pelatihan nantinya akan bersifat “Saat itu juga (Just on Time)”. Teknik pengajaran baru akan bersifat dua arah, kolaboratif, dan inter-disipliner.

Mason R. (1994) berpendapat bahwa pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Namun, teknologi tetap akan memperlebar jurang antara di kaya dan si miskin.

Dari ramalan dan pandangan para cendikiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebihbersifat terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja “saat itu juga” dan kompetitif.

Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah:

  • Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh (Distance Learning). Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikanterbuka dan jarak jauh perlu dimasukan sebagai strategi utama.
  • Sharing Resource bersama antar lembaga pendidikan / latihan dalam sebuah jaringan.
  • Perpustakaan & instrumen pendidikan lainnya (guru, laboratorium) berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku.
  • Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif, seperti CD-ROM Multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan Video.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan menggunakan media internet untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen dan sebagainya, semuanya itu sudah dapat dilakukan.

Faktor utama dalam distance learning yang selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Namun demikian, dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara dosen dan siswa baik dalam bentuk real time (waktu nyata) atau tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu chatroom, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting.

Yang tidak real time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, newsgroup, dan bulletin board. Dengan cara di atas interaksi dosen dan mahasiswa di kelas mungkin akan tergantikan walaupun tidak 100%. Bentuk bentuk materi, ujian, kuis dan cara pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam web, seperti materi dosen dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di download oleh siswa. Demikian pula dengan ujian dan kuis yang dibuat oleh dosen dapat pula dilakukan dengan cara yang sama.

Penyelesaian administrasi juga dapat diselesaikan langsung dalam satu proses registrasi saja, apalagi di dukung dengan metode pembayaran online.

Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut: (1) Pusat kegiatan siswa; sebagai suatu community web based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan mahasiswa, dimana mahasiswa dapat menambah kemampuan, membaca materi kuliah, mencari informasi dan sebagainya. (2) Interaksi dalam grup; Para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi-materi yang diberikan dosen. Dosen dapat hadir dalam group ini untuk memberikan sedikit ulasan tentang materi yang diberikannya. (3) Sistem administrasi mahasiswa; dimana para mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, prestasi mahasiswa dan sebagainya. (4) Pendalaman materi dan ujian; Biasanya dosen sering mengadakan quis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan serta melakukan test pada akhir masa belajar. Hal ini juga harus dapat diantisipasi oleh web based distance learning (5) Perpustakaan digital; Pada bagian ini, terdapat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada buku tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar dan sebagainya. Bagian ini bersifat sebagai penunjang dan berbentuk database. (6) Materi online diluar materi kuliah; Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya. Karenanya pada bagian ini, dosen dan siswa dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan lainnya untuk dipublikasikan kepada mahasiswa lainnya melalui web.

Dalam Bidang Pemerintahan (egovernment).

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya egovernment adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).

Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain: (1) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. (2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. (3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. (4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.      Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak penggunan lainnya.

Upaya percepatan penerapan e- Government, masih menemui kendala karena saat ini belum semua daerah menyelenggarakannya. Apalagi masih ada anggapan e-Government hanya membuat website saja sosialisasinya tidak terlaksana dengan optimal. Namun berdasarkan Inpres, pembangunan sistem informasi pemerintahan terpadu ini akan terealisasi sampai tahun 2005 mendatang. Kendati demikian yang terpenting adalah menghapus opini salah yang menganggap penerapan e-Government ini sebagai sebuah proyek, padahal merupakan sebuah sistem yang akan memadukan subsistem yang tersebar di seluruh daerah dan departemen.

Bidang Keuangan dan Perbankan

Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi  infrastruktur saat ini selain aspek geografis Indonesia yang unik dan luas.

Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.

Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, broker, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya.

Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk  dalam teknologi informasi untuk memberikan jasajasa mereka kepada pelanggan mereka.

PEMBAHASAN

Pengertian

HARDWARE

Perangkat keras komputer (hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.

Batasan antara perangkat keras dan perangkat lunak akan sedikit buram kalau kita berbicara mengenai firmware, karena firmware ini adalah perangkat lunak yang “dibuat” ke dalam perangkat keras. Firmware ini merupakan wilayah dari bidang ilmu komputer dan teknik komputer, yang jarang dikenal oleh pengguna umum.

Komputer pada umumnya adalah komputer pribadi, (PC) dalam bentuk desktop atau menara kotak yang terdiri dari bagian berikut:

  • Papan sistem/papan induk yang merupakan tempat CPU, memori dan bagian lainnya, dan memiliki slot untuk kartu tambahan.
  • RAM – tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC.

Perangkat keras, merupakan salah satu element dari sistem komputer, suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi.

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan perangkat keras. Merupakan perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran.

Peralatan ini umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang disebut juga dengan instruction set. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktifitas kepada mesin yang dimengerti oleh mesin tersebut sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya.

Hardware ini terdiri dari ;

  • Input/Output Device (I/O Device)

Terdiri dari perangkat masukan dan keluaran, seperti keyboard dan printer. (lihat sub menu periferal).

  • Storage Device (perangkat penyimpanan)

Merupakan media untuk menyimpan data seperti disket, harddisk, CD-I,dll.

  • Monitor /Screen

Monitor merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketikkan pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor. Monitor disebut juga dengan Visual Display Unit (VDU).

  • Casing Unit

Casing unit adalah tempat dari semua peralatan komputer, baik itu motherboard, card, peripheral lain dan Central Procesing Unit (CPU). Casing unit ini disebut juga dengan Sistem Unit.

  • Central Procesing Unit (CPU)

Central Procesing Unit adalah salah satu bagian komputer yang paling penting, karena jenis prosesor menentukan pula jenis komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga komputer, ditentukan terutama oleh jenis prosesornya. Semakin canggih prosesor komputer, maka kemampuannya akan semakin baik dan biasanya harganya akan semakin mahal.

SERVER

  • Berdasarkan Merk

1. HP

Hewlett-Packard Company NYSE: HPQ, dikenal umum sebagai HP, adalah salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar dunia. Hewlett-Packard dibangun oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan Dave Packard. Bermarkas besar di Palo Alto, California, Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki keberadaan global dalam bidang komputasi, percetakan, dan gambaran digital, dan juga menjual perangkat lunak dan pelayanan jasa lainnya.

2. IBM

International Business Machines Corporation (disingkat IBM; NYSE: IBM) Adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM didirikan pada 15 Juni 1911, beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, Amerika Serikat.

Dengan lebih dari 330.000 pegawai di seluruh dunia dan pendapatan US$96 milyar (angka dari 2004), IBM adalah perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia, dan salah satu yang terus berlanjut dari abad 19. Dia memiliki teknisi dan konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia, di setiap cabang ilmu komputer dan teknologi informasi; beberapa dari mereka adalah pionir di bidang mulai dari komputer mainframe ke nanoteknologi.

Mesin-mesin dan produk IBM yang sukses adalah Mainframe dengan sistem 370 (1960an), IBM PC, AS/400 dan RS/6000 (1980an), PowerPC CPU (1990an, bekerja sama dengan Motorola – sekarang Freescale )

Dalam tahun-tahun belakangan ini, pendapatan jasa dan konsultasi lebih besar dari produksi. Samuel J. Palmisano dipilih menjadi CEO pada 29 Januari 2002 setelah memimpin Jasa Global IBM, dan menolongnya menjadi bisnis dengan “backlog” US$100 milyar di 2004.

Pada 2002 perusahaan ini menguatkan kemampuan nasihat bisnisnya dengan mengambil alih perusahaan jasa konsultan tekemuka PricewaterhouseCoopers. Perusahaan ini terus memfokuskan usahanya di konsultasi jawaban bisnis, jasa dan perangkat lunak, dan juga menekankan chip harga tinggi dan teknologi perangkat keras. Pada 2004 dia mempekerjakan sekitar 191.000 teknisi profesional. Yang termasuk 300-400 Teknisi Terkenal dan 50-60 “IBM fellow“, teknisi paling senior.

IBM Research memiliki delapan laboratorium riset yang terletak di belahan utara dunia, dengan setengahnya terletak di luar Amerika Serikat. Pegawai IBM telah meraih lima penghargaan Nobel. Di Amerika, mereka juga mendapatkan empat Penghargaan Turing, lima Medali Teknologi Nasional, dan lima Medali Sains Nasional, dan juga banyak lagi di luar Amerika. Pada 1 Mei 2005, divisi PC IBM secara resmi diambil alih oleh perusahaan Republik Rakyat Cina Lenovo.

CEO IBM sekarang adalah Samuel J. Palmisano yang menggantikan Louis V. Gerstner sejak tanggal 29 Januari 2002. Louis V. Gerstner menjadi CEO IBM selama 10 tahun menggantikan John Ackers yang dipecat karena hampir membangkrutkan IBM pada tahun 1992. Sebelumnya Louis V. Gerstner bekerja untuk Nabisco.

3. SUN

Sun Microsystems, Inc. NYSE: SUN adalah sebuah produsen semikonduktor dan perangkat lunak yang bermarkas di Santa Clara, California, di Lembah Silikon. Pabrik Sun terletak di Hillsboro, Oregon dan Linlithgow, Skotlandia.

4. FUJITSU

Fujitsu adalah sebuah perusahaan Jepang yang mengkhususkan diri dalam semikonduktor, komputer, (superkomputer, komputer pribadi, server), telekomunikasi, dan jasa, dan bermarkas di Tokyo.

Di Indonesia, Fujitsu lebih dikenal dengan produk-produk notebook tipis, LCD TV/monitor layar lebar, harddisk kecil untuk notebook, dan pemindai digital dengan Automatic Document Feeder (ADF).

Fujitsu membuat produk pemindai digital dengan target pasar perusahaan yang membutuhkan solusi pengarsipan dan manajemen dokumen secara digital. Namun ternyata dengan kehadiran perangkat lunak Digital Mark Reader (DMR) sebagai solusi pemeriksaan LJK pengganti OMR, pangsa pasar scanner Fujitsu kini telah merambah lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah, universitas, dinas pendidikan di kota-kota besar hingga di pulau terpencil. Tidak hanya itu, sejak tahun 2005 pemindai Fujitsu juga telah digunakan untuk memproses jutaan lembar LJK setiap tahunnya, untuk pemeriksaan seleksi CPNS, Try Out Ujian Nasional, ujian Penerimaan Siswa Baru (PSB), registrasi dan kuesioner mahasiswa di beberapa universitas ternama, serta keperluan lain di bidang industri perangkat lunak, perbankan hingga otomotif.

5. DELL

Dell, adalah sebuah perusahaan berbasis di Round Rock, Texas, Amerika Serikat, memproduksi dan memasarkan perangkat keras komputer (kebanyakan klon IBM). Sebagian pasarnya berada di komputer pribadi, namun Dell juga menjual server, alat penyimpanan data, switch jaringan, dan kluster komputer untuk perusahaan.

Pada 2005 Dell, Inc. telah menjadi salah satu perusahaan yang paling dipandang. Pada Februari 2005, Dell tampil di tempat pertama di dalam urutan “Perusahaan Paling Dibanggakan” majalah Fortune.

Dell server:

  • Starter Network Bundles
  • Servers Dell Deals
  • Tower Servers
  • Rack Servers
  • Virtualization
  • Rack Infrastructure
  • Blade Servers
  • Remote Office Solution

  • Berdasarkan Operating System
  • HP , HP-UX
  • IBM, AIX
  • SUN, SOLARIS
  • FUJITSU, SOLARIS
  • DELL, LINUX dan Windows

TREND / PRODUK

1. DELL

PowerEdge T105 Server PowerEdge T100 Server

PowerEdge 840 Server PowerEdge T300 Server

PowerEdge T605 Server PowerEdge 2900 III Server

PowerEdge T610 Server PowerEdge R200 Server

PowerEdge R300 Server PowerEdge SC1435 Server

PowerEdge 1950 III Server PowerEdge R805 Server

PowerEdge 2950 III Server PowerEdge 2970 Server

PowerEdge R905 Server PowerEdge R900 Server

PowerEdge R710 Server PowerEdge R610 Server

PowerEdge M605 Server PowerEdge M600 Server

PowerEdge M805 Server PowerEdge M905 Server

PowerEdge M1000e Server PowerEdge M710 Server

PowerEdge M610 Server PowerEdge 2420 Server

PowerEdge 4220 Server

Networking Product

  • Web-Managed Switches
  • Managed Fast Ethernet Switches
  • Managed Gigabit Ethernet Switches
  • Power-Over-Ethernet Switches
  • Fibre Channel Interconnects
  • Network Interface Cards
  • Networking Interconnects for PowerEdge Blade Enclosures

2. FUJITSU

3. HP

  • Garis ProLiant x86 based servers (dari Compaq)
  • Sistem operasi server skala-besar dan kesediaan-tinggi OpenVMS (dari DEC)

Server Models:

HP ProLiant Servers

HP Integrity Systems

4. IBM

Produk dari IBM mencakup keseluruhan teknologi informasi:

  • Perangkat keras
    • Mesin server
      • System P (Server Unix)
      • System I (Dulu namanya AS/400)
      • System X (Server dengan Prosesor intel/AMD)
    • Teknologi penyimpanan (storage)
    • Pencetak
  • Perangkat lunak
    • DB2: pengelolaan data
    • WebSphere: aplikasi dan penengah (middleware)
    • Tivoli: pengelolaan sistem dan jaringan
    • Rational: pembuatan aplikasi
    • Lotus: kolaborasi dan portal
  • Pelayanan (service)
    • Pelayanan kelangsungan bisnis
    • Pelayanan perubahan bisnis
    • Pelayanan sistem aplikasi
    • Perawatan komputer
    • Perawatan perangkat lunak

Produk IBM lainnya:

  • IBM system x3100
  • IBM system x3200 M2
  • IBM system x3400 Quad Core
  • IBM system x3500 Quad Core
  • IBM system x3250 M2 (Rackmount)
  • IBM system x3350 (Rackmount)
  • IBM system x3550 Quad core, Dual core (Rackmount)
  • IBM system x3650 Quad Core (Rackmount)
  • IBM system x3455 AMD OPTERON QUAD CORE PROCESSOR (Rackmount)
  • IBM system x3655 AMD OPTERON QUAD CORE PROCESSOR (Rackmount).

5. SUN

§         Gigabit Ethernet

ü      Sun Multithreaded Quad Gigabit Ethernet Networking Cards
ü      Sun x4 PCI-Express Quad Gigabit Ethernet Networking Cards
ü      Sun 10 Gigabit Ethernet PCI-X Adapter
ü      Sun Multithreaded 10 GbE Networking Low Profile Adapter with Pluggable SR and LR Transceivers
ü      Sun Multithreaded 10 GbE PCIe ExpressModule with Pluggable SR and LR Transceivers

ü      Sun PCIe Dual Gigabit Ethernet Adapter

ü       Sun PCIe Dual Gigabit Ethernet Express Module
ü      Sun 10 GbE with Intel 82598EB 10 Gigabit Ethernet Controller Low Profile Adapter
ü      Sun Quad GigaSwift PCI-X Adapter
ü      Sun GigaSwift Ethernet Adapters
ü      Sun 10 GbE PCIe ExpressModule with Intel 82598EB 10 Gigabit Ethernet Controller

§         Serial Adapters

ü      SunHSI

ü       Su
  • § Network Express Modules
ü      Sun Blade 6000 Virtualized Multi-Fabric 10GbE Network Express Module
ü      Sun Blade 6000 10GbE Multi-Fabric Network Express Module

§         Ethernet + SCSI Combinations

ü      Dual Gigabit Ethernet + Dual SCSI PCI Adapters

§         Software

ü      Sun Trunking Software

§         Cryptographic Accelerators

ü      Sun Crypto Accelerator 6000 PCIe Card

TEKNOLOGI

1. HP

Produk/teknologi HP lainnya termasuk:

VENDOR

Vendor ialah penyalur suatu perangkat baik hardware maupun software.

Beberapa vendor terkemuka diantaranya:

ü      HP

ü      DELL

ü      SUN

ü      IBM

ü      FUJITSU

Single Vendor VS Multi Vendor

Single Vendor

Secara istiah, menurut Kamus Komputer dan Teknologi Informasi pengertian Single adalah suatu objek: object atau komponen:component yang terdiri dari satu, tunggal. Sedangkan Vendor adalah Penyalur suatu perangkat baik hardware maupun software. Jadi dapat ditarik kesimpulan Single Vendor adalah penyalur / penyedia suatu perangkat baik hardware maupun software yang berasal dari satu perusahaan atau brand.

Multi Vendor

Secara istilah, menurut Kamus Komputer dan Teknologi Informasi pengertian Multi adalah sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Sedangkan Vendor adalah Penyalur suatu perangkat baik hardware maupun software. Jadi dapat ditarik kesimpulan Multi Vendor adalah penyalur / penyedia suatu perangkat baik hardware maupun software yang berasal lebih dari satu perusahaan atau brand.

Kelebihan single vendor dan multi vendor

Single Vendor, dilihat dari:

  • Segi Kemudahan

Single vendor lebih mudah dalam konfigurasi dan integrasi, dan users tidak perlu mempelajari lagi banyak sistem yang ada karena semua sistem dan perangkatnya satu sumber sehingga dapat berdaptasi dengan cepat atas perubahan lingkungan dan teknologi

  • Segi Keamanan

Single vendor lebih aman karena sistem yang dikembangkan masih tertutup dan lebih bersifat monoculture sehingga tidak banyak dikembangkan oleh vendor lain. Disamping dua hal diatas, single vendor memiliki keunggulan dalam Standart, suplly,integritas,dan fitur walaupun tentu saja dengan biaya yang tidak murah. Dan ternyata Multivendor memperlihatkan jauh lebih banyak masalah kompabilitas daripada single-vendor.

Multi Vendor, dilihat dari:

  • Segi Biaya

Dengan penggunaan multi vendor dapat meminimalkan biaya di muka dan biaya operasional. Upaya menekan biaya juga dimungkinkan karena untuk membangun sebuah system tidak harus mengganti perangkat pendukung secara keseluruhan.

  • Segi Kemandirian

Multi vendor memberikan kebebasan kepada konsumen dalam hal pemakaian sistem atau aplikasi sehingga konsumen tidak terikat dan bebas menentukan pilihan mana yang terbaik dan sesuai bagi konsumen itu sendiri. Tetapi dari segi efektifitas sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Untuk memahami satu jenis perangkat dari satu vendor saja sudah susah, apalagi harus menangani berjenis-jenis perangkat. Jadi sebaiknya tidak menggunakan variasi yang terlalu banyak. Dari segi keamanan multi vendor merupakan salah satu penyebab yang memicu terjadinya kejahatan computer.

  • Dapat Dipadu Padankan

Kelebihan lainnya dari multi vendor ialah dapat dipadu padankan dengan perangkat yang sudah ada jika memang diperlukan, jadi tinggal menambah saja sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis,dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran.

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti e-commerce, e-government, eeducation, e-library, e-journal, e-medicine, elaboratory, e-biodiversiiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Peran Teknologi Informasi

Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak berperan dalam bidang-bidang antara lain :

ü      Bidang Keuangan dan Perbankan

ü      Bidang pendidikan (e-education).

ü      Dalam Bidang Pemerintahan (egovernment).

DAFTAR PUSTAKA

  • Wikipedia.org
  • Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia

Oleh : Wawan Wardiana

  • IlmuKomputer.Com
  • Diposkan oleh Adsense Blog

·        Fatkhan Site’s

Oleh: sadarrukmana | Juni 19, 2009

MAKALAH ARBITRASE SYARIAH

3BASYARNAS

SEJARAH ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA

Rapat kerja nasional (rakernas) MUI tahun 1992, hartono marjono, SH, ditugasi memeparkan makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syariat islam yang kemudian mendapat sambutan baik dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh MUI.

Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang para praktisi hukum termasuk dari kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase syariah.

Pada rapat selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang juga wakil dari bank Muamalat Indonesia dan untuk selalnjutnya dibentuk tim kecil guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk ekmungkinannya membentuk badan arbitrase Islam. Demikian selanjutnya dalam rakernas MUI 24-27 November 1992, juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian lembaga arbitrase muamalat, agar MUI segera merealisaikan. MUI dengan SK. No. Kep. 39/MUI/V/1992, tanggal  Mei 1992, telah membentuk kelompok kerja pembentukan arbitrase Hukum islam, yang terdiri dari nara sumber :

  1. Prof. KH. Ali Yafie
  2. Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML
  3. H. Andi Lolo Tonang, SH
  4. H. Hartono Mardjono, SH
  5. Jimly Asshiddiqie, SH, MH

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 – berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh ketua MUI Bapak KH. Basri dan sekretaris Umum Bpk. HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan rapat kerja nasional (rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003.

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang mempunyai hubungan erat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupum bersifat internasional. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 3 Desember 11977 atas prakarsa KADIN sebagai sarana kepercayaanpara pengusaha indonesia termasuk pengusaha perdagangan bagi kelancaran usahanya, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang-cabangnya di tempat lain di Indonesia yang dianggap perlu setelah diadakan mufakat dengan kamar dagang dan industri (KADIN) indonesia.

Prakarsa KADIN dalam pendirian BANI karena memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia. Kamar dagang dan industri dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendas mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.

SUSUNAN BANI

Badan arbitrase nasional indonesia terdiri dari atas seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang anggota tetap, beberapa orang anggota tidak tetap dan sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Ketua, Wakil Ketua, anggota , dan sekretariat tersebut diangkat dan diberhentikan atas pengusulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh KADIN indonesia. Untuk pertama kali mereka diangkat atas pengusulan team inti pendiri BANI. Jangka waktu pemangkuan jabatan tersebut adalah untuk waktu lima tahun, setelahmana mereka dapat diangkat kembali. Ketua, Wakil ketua dan para anggota tetap merupakan pengurus (board of managing directors) badan arbitrase nasional indonesia.

SEJARAH BASYARNAS

Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Peresmian badan arbitrase muamalat indonesia (bamui) dilangsungkan tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah badan arbitrase muamalat indonesia (bamui). peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu dewan pimpinan majelis ulama indonesia (MUI) pusat yang diwakili KH. Hasan Basri dan H.S Prodjokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum dewan pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, SE (dirut bank muamalat indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di ketuai oleh H. Hartono Mardjono, SH sampai beliau wafat tahun 2003.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat dewan pimpinan majelis ulama indonesia nomor: kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 desember 2003 nama badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) diubah menjadi badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil rakernas MUI pada tanggal 23-26 desember 2002. Badan arbitrase syariah nasional yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. diketuai oleh H. Yudo Paripurno, SH.

Kehadiran badan arbitrase syariah (basyarnas) sangat diharapkan oleh umat islam indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syriat islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. karena itu, tujuan didirikannya BASYARNAS  sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa mauamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya BASYARNAS ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Babk Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.

Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur mengenai Bank Syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di  bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian ninternasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah.

Dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah  telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adnya ban-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar ddapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencatumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antar perbnakan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Bandan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukan. bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yanag bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesiakan sengketa.

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Maryam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.

DASAR HUKUM

Al Quran

QS Al Hujurat : 9

bÎ)ur Èb$tGxÿͬ!$sÛ z`ÏB tûüÏZÏB÷sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ( .bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y‰÷nÎ) ’n?tã 3“t÷zW{$# (#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþ’Å”s? #’n<Î) ̍øBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ÉAô‰yèø9$$Î/ (#þqäÜÅ¡ø%r&ur ( ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† šúüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÒÈ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

QS Annisa : 35

÷bÎ)ur óOçFøÿÅz s-$s)Ï© $uKÍkÈ]÷t/ (#qèWyèö/$$sù $VJs3ym ô`ÏiB ¾Ï&Î#÷dr& $VJs3ymur ô`ÏiB !$ygÎ=÷dr& bÎ) !#y‰ƒÌãƒ $[s»n=ô¹Î) È,Ïjùuqムª!$# !$yJåks]øŠt/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã #ZŽÎ7yz ÇÌÎÈ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

[293] Hakam ialah juru pendamai.

Hadits

Hadits riwayat An Nasai menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: “ kenapa kamu dipanggil Abu Al Hakam? “ Abu Syureih menjawab: “sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku meyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusan itu,”, mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: “Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu”. Denikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, sunnah yang demikian disebut sunna Taqririyah.

Ijma’

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para Ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak, Umar berkata, “Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata, “Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih (hakam) yang dipih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab, “ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

UNDANG-UNDANG

Arbitrase menurut undang-undang No. 30 tahun 1999  adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No.30/1999.

SK MUI

SK Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

FATWA DSN MUI

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal  hubungan muamalat (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (lihat fatwa no. 05 tentang Jual Beli Saham, fatwa no. 06 tentang jual beli Istishna, fatwa no. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

Latar belakang pembentukan/didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional

Latar belakang didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional, diantaranya:

  • Pada saat tokoh umat Islam sepakat untuk mendirikan Bank Syariah (yang kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia) muncullah pertanyaan, “jika nanatinya terjadi sengketa, bagaimana agar juga tetap konsisten menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya?. Ketika itu (tahun 1992/1993) Badan-badan Peradilan Negara tidak memungkinkan karena di PN tidak berlaku syariat islam, sedangkan PA (sebagaimana UU No. 7/1989) tidak memiliki kompetensi memeriksa/memutuskan sengketa perdata umum, perbankan/ekonomi syariah.
  • Untuk menyelesaikan sengketa keperdataan baik perbankan maupun lainnya agar dapat menggunakan syariat Islam, maka sepakatlah bahwa penyelesaiannya dengan menggunakan sistem arbitrase. Dengan sistem arbitrasae inilah terbuka kesempatan adanya “pilihan hukum” yakni para pihak yang bersengketa penyelesaiannya dengan sistem arbitrase diperbolehkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakannya.
  • Tentang adanya pilihan hukum dalam sistem arbitrase ini kemudian tetap dipertahankan/menjadi ciri dalam UU No. 30/1999 pasal 56 ayat (2) dengan kalimat: “para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak”.

Lingkup Kewenangan Arbitrase Syariah di Indonesia

Wewenang Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS), yaitu:

  • Menyelesaikan secaraa adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan industri, jasa dan alin-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya olehnpihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
  • Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Mekanisme Operasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

ü      Permohonan untuk mengadakan arbitrase

ü      Penetapan arbiter

ü      Acara pemeriksaan

ü      Perdamaian

ü      Pembuktian dan saksi/ahli

ü      Berakhirnya pemeriksaan

ü      Pengambilan putusan

ü      Perbaikan putusan

ü      Pembatalan putusan

ü      Pendaftaran putusan

ü      Pelaksanaan putusan (eksekusi)

ü      Biaya arbitrase

Oleh: sadarrukmana | Maret 29, 2009

MAKALAH FIQIH MUAMALAT KONTEMPORER

P81614652KARTU KREDIT SYARIAH

Disusun oleh:

Nurhayni

Prita Nanda Utami

Rizal Hendrawan

Sadar Rukmana

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut para praktisi perbankan untuk terus berinovasi dalam rangka memenui kebutuhan transaksi para nasabahnya dengan menciptakan produk-produk baru. Saat ini merupakan hal yang cukup beresiko, jika dalam melakukan transaksi yang cukup besar menggunakan uang tunai.

Berawal dari pertimbangan tersebut, Bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan, seperti kartu kredit. Di dunia perbankan konvensional, keberadaan kartu ini sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Melihat respon positif mengenai kartu kredit ini, maka Bank Syariah tertarik untuk mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah yang tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah.

Namun demikian, penerbitan kartu kredit syariah ini yang dipelopori oleh Bank Danamaon mengundang banyak tanggapan mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan karena kartu tersebut identik dengan unsur riba maupun budaya konsumtif yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah karena dikhawatirkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

Pada pembahasan ini, kami mencoba untuk mengangkat penggunaan kartu kredit syariah dipandang dari sisi fiqh kontemporernya yang mengacu pada transaksi perbankan syariah yang semakin kompleks.

ISI

KARTU KREDIT

A. Pengertian

Kata bithaqah atau kartu secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengannya. Sementara menurut Gemala Dewi dkk, dalam bukunya yang berjudul hukum perikatan islam di indonesia dikatakan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pegertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finanace charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.

B. Macam-Macam Kartu Kredit

1. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (charge card).

Apabila pemilik kartu kredit terlambat membayar tagihannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan bila ia menolak untuk membayar maka keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya dibawa kepengadilan.

2. Kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (revolving credit card).

Pemilik kartu diberikan pilihan cara melunasi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya.

C. Prosedur atau Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

1. Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit lalu penerbit kartu kredit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu, selanjutnya pemegang kartu kredit dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang (merchant).

3. Pedagang (merchant) menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas utang pemegang kartu kredit.

4. Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.

D. Kesimpulan (analisa) Fikih Seputar Kartu Kredit

Kartu kredit membentuk tiga hal, yaitu :

1. Hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pemegangnya. Yang paling dekat bila hubungan ini didudukkan sebagai hubungan jaminan, peminjaman dan penjaminan.

2. Hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pedagang. Yang paling jelas, kedudukan hubungan ini adalah atas dasar penjaminan dan jaminan.

3. Hubungan antara pemegang kartu dengan pedagang, kedudukannya ditentukan oleh jual beli atau penyewaan sesuai dengan karakter yang disepakati antara mereka berdua, selain juga ada sistem hiwalah (pengalihan pembayaran).

E. Kartu Kredit Dipandang Dari Sudut Hukum Islam

Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan di sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.

a). Al-Ariyah (perjanjian kredit)

Dalam penggunaan kartu kredit, pembayaran dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit untuk kemudian diadakan penagihan dalam jangka waktu tertentu kepada pemegang kartu kredit yang mempunyai saldo minimal dalam rekeningnya.

b). Al-Wakalah (perjanjian pemberian kuasa)

Konsep ini dalam penggunaan kartu kredit merupakan prinsip perwakilan pembiayaan tunai dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penerbit kartu (bank).

c). Al-Kafalah (perjanjian penanggungan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab).

F. Hukum Syariat tentang Kartu Kredit

a. Persyaratan berbau riba.

Transaksi untuk mengeluarkan kartu kredit pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba. Ulama fiqh kontemporer terbagi menjadi 2 kubu dalam membahas mengenai pengaruh komitmen tersebut terhadap sah tidaknya transaksi pembuatan kartu kredit ini, yaitu :

• Membolehkan

Dalam hal ini transaksi tersebut sah akan tetapi komitmennya batal.

• Melarang

Dalam hal ini transaksi tersebut dianggap batal.

b. Prosentase yang dipotong oleh pihak Bank yang mengeluarkan kartu dari pengusaha.

Ahli fiqh kontemporer berbeda pendapat dalam mengulas pendudukan masalah secara tepat berkaitan dengan prosentase pemotongan oleh pihak Bank, yaitu :

• Mendudukkan sebagai biaya administrasi.

• Mendudukkan sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak Bank kepada pedagang.

• Mendudukkan sebagai kompensasi perdamaian.

Apapun pendudukan masalah yang dipilih, pengkajian fiqh kontemporer berkesimpulan bahwa pengambilan prosentase keuntungan di sini diperbolehkan dengan catatan harus dibatasi.

c. Denda keterlambatan dan bunga riba

Pihak yang mengeluarkan kartu kredit ini menetapkan beberapa bentuk denda finansial jika terjadi keterlambatan pembayaran. Denda semacam ini termasuk riba nasiah yang keharamannya sudah sangat jelas.

Lalu bagaimana mengatasi problematika keterlambatan pembayaran hutang? Ada beberapa alternatif yang ditawarkan, antara lain :

• Memberi kelonggaran terhadap pihak yang berhutang.

• Mengadukan persoalan ke Pengadilan.

• Menyebarkan nama bersangkutan dalam daftar hitam.

G. KARTU KREDIT SYARIAH

Saat ini Bank Syariah di Indonesia telah menerbitkan kartu kredit syariah. Adapun yang menjadi dasar hukum menegenai penerbitan kartu kredit syariah adalah, sbb :

• Peraturan Bank Indonesia No : 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan kegiatan usaha kartu kredit, charge card berdasarkan prinsip syariah.

• Fatwa DSN No : 42/DSN-MUI/V/2004, yang menetapkan bahwa penggunaan charge card (salah satu dari macam kartu kredit) secara syariah diperbolehkan, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan – ketentuan dalam operasional Kartu Kredit Syariah :

• Ketentuan umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

a. Syariah charge card adalah fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat – tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (musdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan;

b. Membership fee (rusum al-udhuwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan fasilitas kartu;

c. Merchant fee adalah fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah / imbalan / (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq), dan penagihan (tahsil al-dayn);

d. Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud);

e. Denda keterlambatan (Late Charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran akan diakui sebagai dana social;

f. Denda karena melampaui pagu (overlimit charge) adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu akan diakui sebagai dana social.

• Ketentuan Akad

Akad yang dapat dipergunakan untuk Syariah Charge Card adalah :

a. Untuk transaksi pemegang kartu kredit (hamil al-bithaqah) melalui merchant (Qabil al-bithaqah / penerima kartu), yang akan digunakan adalah kafalah wal ijaroh.

b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan akad al-Qardh wal Ijarah.

• Ketentuan dan batasan (dhawabith wal hudud) Syariah Charge Card :

a. Tidak boleh menimbulkan riba;

b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat;

c. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan antara lain dengan cara menetapkan pagu);

d. Tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (ghalabah al-dayn); dan

e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

• Ketentuan Fee (Uang Administrasi) :

a. Iuran keanggotaan (membership fee). Penerbit kartu boleh menerima iuaran keanggotaan (rusum al-udhwiyah), termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

b. Ujrah (merchant fee). Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah / imbalan (ujrah samsarah), pemasaran (taswiq), dan penagihan (tahsil al-dayn).

c. Fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahib al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

• Ketentuan Denda

a. Denda keterlambatan (Late Charge). Penerbt kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana social.

b. Denda karena melampaui Pagu (overlimite charge). Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui Pagu yang diberikan (overlimite charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan diakui sebagai dana social.

Hubungan hukum anatara penerbit dan pemegang kartu kredit dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan dan klauasul – klausulnya ditentukan secara sepihak oleh penerbit yang bersangkutan dalam bentuk yang standar. Tentu saja hal ini perlu disesuaikan dengan kemaslahatan.

Bolehkah membeli emas atau perak dengan kartu kredit tersebut?

Emas dan perak hanya bisa dibeli dengan kontan yakni dari tangan ke tangan penyerahan barang secara langsung merupakan syarat sahnya jenis jjual beli kedua barang ini, sebagaimana sabda Nabi :

“emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Lalu bolehkah membeli emas atau perak dengan kartu kredit?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa serah terima langsung adalah penyerahan barang dari tangan ke tangan. Dan dalam syariat sendiri sifatnya mutlak, pembatasannya dikembalikan pada kebiasaan yang ada. Lembaga pengkajian fikih Islam telah mengeluarkan fatwa dibolehkanya membeli emas atau perak dengan mengunakan cek dengan syarat bahwa serah terimanya diselesaikan saat transaksi. Penyerahan cek itu disetarakan dengan penyerahan uang secara langsung ketika diserahkan kepada pihak bank yang bekerja sama dengan pedagang. Kalau pihak pedagang telah memegang cek tersebut, berarti serah terima barang dan pembayaran yang disyaratkan dalam jual beli kedua barang tersebut telah terwujud.

Dengan demikian kartu kredit juga bisa dijadikan pembayaran langsung sehingga bisa digunakan untuk membeli emas atau perak sementara alat tukar yang tidak bisa dijadikan pembayaran langsung, tidak bisa digunakan untuk membeli kedua barang itu telah berwujud.

Penukaran Uang dengan Kartu Kredit

Asal kartu kredit berfungsi sebagai kartu internasional, dan pemegangnya bisa menggunakannya di negara manapun. Kalau ia menarik dananya dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda nilainya dengan yang dijadikan alat transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang mengeluarkan kartu akan menutupi biaya pengeluaran dengan mata uang asing itu, kemudian memperhitungkan atas nasabahnya itu dengan mata uang local dengan menggunakan harga penukaran yang disepakati bersama. Namun bolehkah membayar hutang dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang dijadikan utang?

Tidak diragukan lagi bahwa serah terima langsung syarat sahnya penukaran uang, berdasarkan sabda nabi SAW :

“kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Penukaran uang yang ada dalam tanggungan (hutang) adalah boleh, asal harganya dengan harga saat itu sesuai dengan harga saat itu, bila kedua orang penukar berpisah, dan tidak ada hutang piutang diantara mereka berdua. Yakni disyaratkan agar salah seorang diantara mereka tidak memiliki tanggungan terhadap yang lain.

Penukaran uang dengan cara ini terkadang dilakukan antara uang yang berada dalam kepemilikan umum tidak ada dalam lokasi transaksi, dengan uang yang ada dilokasi transaksi, atau bisa juga antara dua jenis mata uang yang sama-sama dalam kepemilikan dan tidak ada dalam lokasi transaksi, kasus ini disebut pengguntingan atau penukaran hutang. Pengguntingan ini hanya bisa dilakukan pada jumlah yang lebih kecil dari kedua hutang itu saja, sementara sisanya dibayar uang lain, sehingga ketika berpisah tidak ada lagi tanggungan diantara kedua pihak.

Dasarnya adalah hadits ibnu umar yang menceritakan,

“kami pernah menjual unta di Baqi’. Kami menjualnya dengan uang emas,, lalu mendapatkan bayaran dengan uang perak. Atau menjualnya dengan uang perak dan mendapatkan bayaran dengan uang emas, aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah lalu beliau menjawab :

“Boleh saja, asal dijual dengan harga hari itu juga, apabila kaliankeluar dari transaksi tanpa ada apa-apa diantara kalian.”

Dengan demikian boleh saja melakukan transaksi dengan perbedaan mata uang ini, dengan catatan bahwa kalkulasinya dilakuakan berdasarkan harga penukaran hari standar atau hari pengguntingan, yakni hari pendebetan rekening yang dimiliki oleh pemegang kartu.

Uang Administrasi Penarikan Uang Tunai

Diantara jenis kartu kredit ada yang bisa digunakan untuk menarik uang tunai dari rekening bank bersangkutan, biasanya pihak bank akan mengambil uang administrasi dari pengambilan uang tunai itu. Lalu sejauh mana uang administrasi itu dibolehkan?

Para ulama fiqh kontemporer berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakah sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman?

Diantara ulama ada ang berpandangan bahwa hukum uang-uang administrasi boleh, karena tidak lebih dari sekedar upah, imbalan dari pentransferan uang nasabah dari rekeningnya menuju berbagai lokasi dimana uang itu digunakan, yang tentu saja membutuhkan biaya operasional. Jadi kedudukanya adalah sebagai upah transfer dari satu negeri ke negeri lain. hannya saja sistem transfer tersebut terbalik karena pihak bank yang mewakili pihak yang mengeluarkan kartu itu terlebih dahulu membayarkan uang, kemudian baru memintanya dari pihak yang memegang kartu untuk merealisasikan syarat pembayaran langsung dalam penukaran mata uang ini. Jarak yang ada antara penyerahan uang kontan dengan penutupan hutang tidaklah tujuan dalam proses ini, juga bukan termasuk penentunya. Inilah pendapat yang akhirnya dipilih lembaga keuangan Kuwait dan bank Islam Jordania.

Ada juga yang berpendapat bahwa uang administrasi dalam kasus ini haram hukumnya. Karea proses penarikanya bersifat hutang atau peminjaman dari pihak pemegang kartu, atau daripihak yang mewakilinya, maka uang yang dimbil sebagai imbalannya termasuk riba yang diharamkan.

Menurut kami yang paling benar adalah harus dibedakan anatra dua kondisi yang berbeda :

Pertama, kalau penukaran itu melalui penarika dana langsung dari rekening nasabah, lalu siambil uang administrasinya, maka cara demikian disyariatkan. Deikian juga apabila pihak bank yang mengeluarkan kartumemiliki uang di bank yang mewakili sehingga bisa menutupi biaya dana yang ditarik tersebut.

Kedua, ketika bentuknya adalah pinjaman. Maka imbalan yang diambil ketika itu adalah riba ynang diharamkan. Demikian juga apabila rekeningnya adalah rekening bebas, atau dana yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya yang ditarik.

Tidak diragukan lagi bahwa keharaman dalam kasus ini berkaitan dengan hubungan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya. Adapun nasabah sendiri kerjanya hanya menarik dana yang dititipkan pada pihak yang mengeluarkan kartu. Uang administrasi yang dia keluarkan adalah upah dari kesulitan yang dihadapi pihak yang mengeluarkan kartu, dengan upaya dan segala tanggung jawab berikut biaya yang juga harus dikeluarkan untuk tujuan itu. pihak nasabah tidak memiliki kaitan dengan urusan antara pihak bank yang mengeluarkan kartu dengan bank yang mewakilinya.

KESIMPULAN

• Kartu kredit syariah (Syariah charge card) seperti yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004 merupakan fasilitas kartu talangan yang digunakan oleh pemegang kartu (hamil al-bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat – tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (musdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan
• Dipandang dari sudut syariat, maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong-menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, dan di sisi lain pedagang juga tertolong, karena barangnya terjual yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit, sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.
• Dasar hukum penerbitan kartu kredit syariah :
a. Peraturan Bank Indonesia No : 6/24/PBI/2004
b. Fatwa DSN MUI No. 42/DSN-MUI/V/2004
• Akad yang dipergunakan dalam transaksi kartu kredit syariah adalah :
a. Al-ariah (perjanjian kredit)
b. Al-wakalah (perjanjian pemberian kuasa)
c. Al-kafalah (perjanjian penanggungan)

DAFTAR PUSTAKA

Al mushlis, Abdullah. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Darul Haq. Jakarta : 2008.
Gemala Dewi SH, LLM, dkk. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Kencana. Jakarta: 2006

Oleh: sadarrukmana | Maret 29, 2009

KEADILAN EKONOMI DALAM ISLAM

KEADILAN EKONOMI DALAM ISLAM
Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.
Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-quran mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan ‘Ilm.
Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dll (Majid Kahduri, The Islamic Conception of Justice (1984), hlm 10). Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.
Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, “Hanya ideologi kami yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. “Setidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan”. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut.
Harus kita bedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.
Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan transfer payment.
Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para penjabat pajak bersama kelompok-kelompoknya. (Lihat, “Capitalisme and Freedom”, Chicago, The University of Chicago Press, 1962, p.172).
Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.
Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.
Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari’ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.
Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.
Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidak-adilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan.
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengecam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.
Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7), “Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24).
Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara petumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan an sich bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.
Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma tricle down effect, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.
Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (private ownership) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring.
Sistem ekonomi kapitalis telah menggoyahkan fondasi moral manusia, karena sistem ini telah menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Namun di pihak lain, telah muncul banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur.
Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan kekayaan secara kaku. Dalam perspektif ekonomi Islam, proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.
Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah, “Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain”. (QS. 16:71).
Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu’afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemisikinan absolut.
Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, bila anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi islami.
Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak keliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.
Reaksi masxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu.
Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu membahu (takaful) dan saling tolong menolong (ta’awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

Oleh: sadarrukmana | Maret 29, 2009

INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

INFLASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama oleh pemerintah berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makroekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena hal itu sukar untuk dicapai. Yang paling penting adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah.Menurut Friedman, inflasi ini dapat juga dikatakan sebagai fenomena moneter karena inflasi menyebabkan penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas ataupun jasa. Untuk lebih memahami tentang inflasi, berikut akan dipaparkan mengenai definisi, jenis-jenis, sejarah, penyebab, konsep teori dalam perspektif konvensional dan Islam, serta dampak dari inflasi. Sejarah Inflasi 1. Kerajaan Byzantium berusaha keras untuk mengumpulkan emas dengan melakukan ekspor komoditasnya sebanyak mungkin ke negara-negara lain dan mencegah impor agar dapat mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terjadi adalah kenaikaan tingkat harga komoditasnya sendiri. 2. Awal inflasi mata uang Dinar dimulai bahkan ketika Irak sedang berada dalam puncak kejayaannya 3. Revolusi Harga di Eropa terjadi sepanjang abad, pola kenaikan itngkat harga pertama kali tampak di Italia dan Jerman sekitar tahun 1470. Inflasi kemudian menyerang ke negara-negara Eropa lainnya dalam beberapa tahapan 4. Pada tahun 1870, Perancis juga mengalami inflasi. Diduga ada hubungan besar antara kenaikan tingkat inflasi dengan kenaikan produksi emas. Menurut Michael Chevalier (seorang ekonom Perancis pada abad ke-19), pada tahun 1859 mengatakan bahwa pertambahan penawaran emas akibat ditemukannya tambang-tambang emas baru sehingga mengakibatkan turunnya harga emas relatif yang akan membawa pada turunnya nilai riil emas (inflasi) atau naiknya tingkat harga seluruh barang kecuali emas. Teori Inflasi konvensional Definisi Inflasi Secara umum inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu Definisi Inflasi menurut ahli ekonomi : Raharja dan Manurung (2004:155) : Inflasi adalah gejala kenaikkan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sukirno(2004:333) : Inflasi adalah kenaikkan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar Jenis Inflasi: Policy induced, disebakan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayaannya. Cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Demand pull inflation, disebabkan oleh permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikkan tingkat harga umum. Inertial Inflation, cenderung untuk berlanjut pada tingkat yang sama sampai kejadian ekonomi yang menyebabkan berubah. Jika inflasi terus bertahan dan tingkat ini diantisipasi dalam bentuk kontrak finansial dan upah, kenaikkan inflasi akan terus berlanjut. Penyebab inflasi. Menurut sukirno(2004:333) penyebab inflasi dapat dibedakan menjad tiga bentuk, yaitu : 1. Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat. 2. Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika perekonomian sedang berkenbang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah 3. Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikkan harga yang mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Kalangan monetrarist menganggap bahwa untuk menstabilkan harga-harga pertumbuhan jumlah uang yang beredar harus di kontrol secara hati-hati. Namun hal ini sulit diimplementasikan, karena hubungan antara ukuran-ukuran uang beredar yang diidentifikasikan oleh kalangan-kalangan monetaris dengan tingkat inflasi biasanya rusak setelah pengambil keputusan menargetkan inflasi itu. Ekonomi aliran Keynesian yakin bahwa inflasi bisa terjadi terlepas dari pengaruh kondisi moneter. Ekonom lain lebih menitikberatkan pada faktor-faktor institusional, seperti suku bunga ditentuksn oleh para politisi atau oleh bank sentral yang independen dan apakah bank sentral menentukan suatu target inflasi. Pada masa kini nilai instrinsik uang lebih rendah daripada nilai nominalnya. Hal itu menjadi salah satu penyebab inflasi.Sepanjang sejarah, nilai dari penyimpan nilai moneter selalu berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi karena sifat alamiah dari uang itu sendiri. Selain itu tak seorangpun dapat menyimpan suatu komoditas tertentu yang nanti aakan dibutuhkannya secara tepat. Akan selalu ada ketergantungan pada kesediaan dari orang lain untuk membayar suatu harga tertentu untuk asset yang dimiliki Menurut Paul Samuelson, seperti sebuah penyakit, inflasi dapoat digolongkan tingkat keparahannya,yaitu sebagai berikut :  Moderate Inflation :karaktristiknya adalah kenaikan tingkat yang lambat. Umumnya disebut Inflasi satu digit.  Galloping Inflation. Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai 200% pertahun pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disumpan dalam bentuk aset-aset riil.  Hyper Inflation. Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persen pertahun. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat menurut Raharja dan Manurung 2004:  Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat  Memperburuk distribusi pendapatan Dampak inflasi bagi perekonomian nasional diantaranya :  Investasi berkurang  Mendorong tingkat bunga  Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif  Menimbulkan kegagalan pelakasanaan pembangunan  Menimbulkan ketidak pastian keadaan eknomi dimasa yang akan datang  Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang  Menimbulkan defisit neraca pembayaran Kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yaitu  Kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilaksanakan dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah, langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian.  Kebijakan moneter. Yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Dalam inflasi, bank sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka, menarik uang dari system perbankan, menaikan persyaratan minimum, atau menaikan tingkat diskonto sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam Dalam Islam tidak dikenal inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham yang mempunyai nilai stabil dan dibenarkan dalam Islam. Adiwarman Karim mengatakan bahwa Syekh An Nabhani 2001 : 47 memberikan beberapa alasan mengapa dinar dan dirham merupakan mata uang yang sesuai. Beberapa diantaranya adalah : 1. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. 2. Rasulullah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang. 3. Ketika Allah SWT mewajiibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak. 4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Penurunan nilai dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Dampak Inflasi. Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena: 1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. 2. Melemahkan semangat menabung (MPS). 3. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja(MPC). 4. Mengarahkan investasi untuk hal-hal yang tidak produktif. 5. Inflasi cenderung meredistribusi pendapatan ke atas sehingga menimbulkan ketidakseimbangan terhadap sasaran keadilan sosioekonomi. 6. Inflasi menyebabkan kurs menjadi overnilai yang diadopsi pemerintah untuk menahan tekanan-tekanan inflasioner. 7. Inflasi akan menggalakan impor dan menghambat ekspor dengan menjadikannya tidak kompetitif pada pasaran internasional. Inflasi Menurut Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364-1441M) Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di mesir, al-Maqrizi menyataan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk sejumlah barang dan jasa yang sama karena sangat membutuhkannya. Penyebab Inflasi Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu 1. Inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah (natural inflation). Inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. 2. Inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.(human error).Adapun inflasi yang disebabkan oleh karena kesalahan manusia menurut al-Maqrizi dapat diidentifikasi kepada tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-bersama menyebabkan terjadinya inflasi ini. 1. Korupsi dan administrasi yang buruk (Corruption and Bad Administraton). Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintah yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik dikalangan legislatif. yudikatif maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai konpensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya para pejabat pemertintah tidak lagi babas dari intervensi dan intrik para krono istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi juga disita harta kekayaanya, bahkan dieksekusi. Kondisi ini selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efesiensi administrasi dan militer Ketika berkuasa pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kemewahan hidup. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan menghalalkan segala cara , merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersbut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatikan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan dan pendapatan negara. 2. Pajak yang berlebihan (Excessive Tax). Menurut al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai konpensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikan tingkat pajak yang telah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semkin meningkat. Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, panaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan.Akibatnya para petani kehilangan motivasi untuk bekerja memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya daripada hidup selalu dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara didaerah-daerah pedalaman.Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya, menimbulkan kelangkaan bahan makana serta meningkatkan harga-harga . 3. Excessive Seignorage dengan peningkatan sirkulasi mata uang . Seperti yang telah disinggung di atas, pada awalnya, mata uang fulus yang mempunyai nilai intrinstik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dan dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran. Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat para perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan peribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan percetakan mata uang secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pencetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi ini tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat menggunakan mata uang itu . Jumlah fulus yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan yang sangat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Lebih jauh al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat yang dilebur menjadi perhiasan, sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan uang fulus secara besar-besaran menurut al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan[8] Al-Maqrizi berpendapat bahwa uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal kecil (supaya tidak ditumpuk)[9] Ekonomi Islam sendiri mengelompokkan uang dalam beberapa jenis . Berikut ilustrasi pengelompokan uamg ke dalam beberapa jenis[10]: Kebijakan Fiskal Peran kebijakan fiskal dalam Islam didasari oleh dua hal :Pertama tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalm ekonomi Islam. Kedua, Islam tidak membolehkan perjudian karena mengandung spekulasi. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu : Penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja. Hal yang dilakukan oleh pemerntah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi dengan bagi hasil Penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi dapat dipahami dengan benar bahwa dalam Islam dilarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam konsumsi hal ini dikarenakan penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation itu sendiri Penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam pengaturan hasil usaha atau keuntungan dari proyek pemerintah dapat dijalankan dengan sistem bagi hasil. Para pemegang saham akan saling membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya masing-masing tanpa menggunakan bunga. Kebijakan moneter Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur riil . Untuk menjaga ketidakstabilan beberapa hal berikut ini dilarang yaitu :  Permintaan yang tidak riil  Penimbunnan mata uang  Transaksi Talaqqi Rukban  Segala bentuk riba Peranan Bank Dalam bukunya Umar Chapra (1997:124-131) mengatakan bahwa bank sentral harus menjadi pusat sistem perbankan, ia harus menjadi institusi pemerintah yang otonom, yang bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran ekonomi Islam di bidang keuangan bank. Variabel yang akan dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang daripada sukubunga. Untuk menjamin otonomi bank sentral seharusnya mempunyai sumber pendapatan dari sumber yang independen guna membiayai pengeluarannya. Sumber : Nona Widiarti Martin

Oleh: sadarrukmana | Maret 21, 2009

MAKALAH EKONOMI PEMBANGUNAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi merupakan krisis yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya karena krisis ini menyentuh langsung keperluan dasar mereka baik pada aspek biologis maupun sosiologis. Sebetulnya perencanaan pembangunan di Indonesia banyak diarahkan pada pembangunan ekonomi, namun hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Alhasil lahirlah kesenjangan ekonomi dimana segelintir orang hidup dalam berkelimpahan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hidup dalam keadaan memperihatinkan. Mereka tidak mampu memenuhi hajat hidup sehari-hari.
Target pertumbuhan ekonomi yang seperti ini hanya untuk kepentingan persaingan perseorangan, bukan mewujudkan kesetiakawanan dan kerjasama sosial. Pembangunan ekonomi yang disertai dengan perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral, oleh karena itu alternatif yang dapat dilakukan oleh ekonomi agar merespon aspek moral dengan cara mengkaitkan pembangunan ekonomi dengan agama.
Anggapan orang barat bahwa Islam sebagai faktor penghambat pembangunan ekonomi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena pada dasarnya elemen terpenting dari strategi Islam untuk mencapai tujuan-tujuan Islam adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan keduniaan termasuk pembangunan ekonomi, dengan aspek spriritual untuk menghasilkan suatu peningkatan moral manusia dan masyarakat dimana ia hidup. Tanpa adanya peningkatan moral tidak akan mungkin tercapai kesejahteraan manusia yang hakiki, walaupun kebutuhan materil telah terpenuhi.
Hal ini telah terbukti bahwa tanpa peningkatan moral juga akan menimbulkan bencana besar, brutalitas manusia modern, keacuhan terhadap penderitaan sesama, potensi untuk melakukan bencana berskala missal, nafsu kebinatangan dan mungkin masih banyak bencana lain yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi maupun sosial politik yang tidak dibarengi dengan perbaikan moral. Dalam konteks ini klaim Islam mulai berarti bagi mereka yang pernah menafikan keberadaan Islam sebagai suatu ajaran yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam segala aspek kehidupan dan tidak hanya bergerak dalam bidang ritual keagamaan saja.

Namun demikian, walaupun Islam merupakan ajaran yang komprehensif dan universal, akan tetapi sudah cukup lama umat Islam baik di Indonesia maupun dibelahan dunia Islam lainnya mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh penyakit dualisme ekonomi syari’ah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat Islam untuk menggabungkan dua disiplin ilmu ekonomi dan syari’ah, yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak kita memiliki para ekonom, bangkir dan businessman yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan, tetapi “lupa” membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syari’ah, terlebih lagi fiqh muamalat secara mendalam. Di lain pihak kita juga menemukan para kyai dan ulama yang menguasai konsep fiqh, ushul fiqh, ulumul Qur an secara mendalam, akan tetapi mereka kurang menguasai dan memantau tentang fenomena ekonomi dan gejolak bisnis yang terjadi disekelilingnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat . Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infra struktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya. Dalam analisis makro ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto.
Sedangkan istilah pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, ”economic development is growth plus change” (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi).
Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah :
1. Sumberdaya yang dapat dikelola (invistible resources)
2. Sumberdaya manusia (human resources)
3. Wirausaha (entrepreneurship)
4. Teknologi (technology)
pengertian perencanaan ekonomi
belum ada kata sepakat diantara para ahli ekonomi mengenai pengertian istilah perencanaan ekonomi. didalam kepustakaan ekonomi istilah tersebut dipergunakan sangat lentur. ia sering dikelirukan dengan komunisme, sosialisme atau pembangunan ekonomi. setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi ditafsirkan juga sebagai perencanaan. meskipun pemerintah dapat melakukan campur tangan sekalipun tanpa membuat suatua rencana. lalu apakah perencanaan itu?
perencanaan adalah teknik, cara untuk mencapai tujuan; tujutn untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh badan perencanaan pusat. tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau militer. karena itu, persoalannya bukan antara rencana dan tidak ada rencana, tetapi persoalannya adalah antara berbagai macam rencana.
menurut Dr. Dalton, perencanaan ekonomi dalam pengertian yang luas adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi kearah tujuan yang ditetapkan.
bagi Hayer, perencanaan berarti pengaturan kegiatan produktif oleh penguasa pusat.
menurut Zweig, perencanaan ekonomi mencakup perluasan fungsi penguasa nengara sampai ke pengorganisasian dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. perencanaan mengandung arti dan mengarah kepada pemusatan perekonomian nasional.
walaupun tidak ada kebulatan pendapat, namun perencanaan ekonomi sebagaimana difahami oleh sebagian besar ahli ekonomi mengandung arti ‘pengendalian dan pengaturan’ perekonomian dengan sengaja oleh suatun penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.

Tujuan Pembangunan Ekonomi
Teori ekonomi konvensional setidaknya memperkenalkan dua hal fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Pertama memperbaiki tingkat pendapatan riil individu dan yang kedua, menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut menjadi fokus pembicaraan di kalangan penulis muslim. Namun sebagian mereka menambahkan tujuan lain yang menjadi karakteristik masyarakat muslim. Quhaf misalnya, mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik islami harus dapat meningkatkan komitmen umat Islam terhadap agamanya.
Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka. Sedangkan menurut Yusuf, tujuan pembangunan ekonomi harus dapat merubah masyarakat dari keadaan yang tidak diridai Allah menjadi keadaan yang diridai-Nya.
Secara umum dapat difahami bahwa menegakkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi secara ideal dan fungsional dan meningkatkan kapasitas produksi dan sumber daya manusia sejalan dengan Islam. Quhaf menambahkan perlunya menselaraskan pembangunan ekonomi di berbagai daerah. Sedangkan Naqwa mengingatkan perlunya mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi.
Khursyid menambahkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk merealisasikan desentralisasi. Sedangkan menurut Siddiqi tujua pembangunan ekonomi untuk mewujudkan keseimbangan dan memperbaiki peradaban. Beberapa penulis mengemukakan bahwa menetapkan batasan kebutuhan dalam kehidupan (al-had) merupakan suplemen dari tujuan pembangunan. Sedangkan pokok dari tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah merealisasikan independensi ekonomi bagi masyarakat muslim.

Tolak Ukur Pertumbuhan Ekonomi
Sistem ekonomi pada umumnya memfokuskan tingkat pendapatan riil individu sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada era modern terdapat indikator-indikator lain seperti keadilan dalam distribusi pendapatan, keberhasilan dalam mengatasi pengangguran atau membuka lapangan kerja dan lain-lain.
Terdapat kecenderungan para penulis untuk menolak tingkat pendapatan riil individu sebagai satu-satunya alat ukur pertumbuhan ekonomi.
Menurut Khursyid “adalah keharusan bagi kita untuk meninggalkan semua model pertumbuhan global yang memfokuskan perhatiannya pada realisasi tingkat pendapatan rata-rata secara maksimal sebagai satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Al-`Audhi menambahkan “Sesungguhnya pembangunan ekonomi yang dimaksudkan secara Islami lebih luas dari pada sekadar meningkatkan pendapatan rata-rata bagi setiap individu. Adapun Dunya menolak pendapatan rata-rata individu sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan memberikan solusi lain yang dinamainya al-miqyas al-Islami (alat ukur pertumbuhan ekonomi Islam). Alat ukur ini adalah kondisi riil masing-masing individu dalam masyarakat yang tercermin dalam pelayanan dan barang yang mungkin dapat diperoleh oleh mereka.

Dari beberapa ajaran dasar tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai Islam melalui pembangunan ekonomi yaitu:
1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma Islam.
Islam berprinsip bahwa pencapaian kesejahteraan ekonomi harus menjadi salah satu tujuan ekonomis masyarakat Islam karena hal itu merupakan manifestasi dari usaha terus menerus melalui riset dan pengembangan tehnologi untuk memanfaatkan sumber daya yang disediakan Allah SWT, guna kepentingan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Upaya tersebut telah dibingkai dengan indah melalui norma-norma yang digaris oleh Islam. Dengan demikian akan menunjang usaha untuk mencapai tujuan diciptakan manusia, yaitu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat (konsep al-falah).
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
Islam bertujuan membentuk suatu tertib sosial dimana semua orang diikat dengan tali persaudaraan dan kasih sayang seperti dalam satu keluarga. Persaudaraan yang dibangun adalah persaudaraan yang universal dan tidak picik. Konsep persaudaraan ini berhubungan erat dengan keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan utama ajaran Islam.
3. Distribusi pendapatan yang adil.
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam, diantaranya yaitu dengan : (a). Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu, (b). Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi maupun konsumsi, (c). Menjamin basic needs fulfillment (Pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat, (d). Melaksanakan amanah dimana yang mampu menanggung yang tidak mampu.
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
Manusia dilahirkan merdeka, tidak ada seorangpun bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan Allah SWT. Islam mengakui pandangan universal, bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain.
Selanjutnya menurut Umer Chapra ada lima tindakan kebijakan pembangunan ekonomi (economic development) yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu :
1. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan restrukturisasi keuangan, dan
5. Rencana kebijakan strategis
Berdasarkan dasar-dasar filosofis di atas dapat diperjelas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah :
1. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagian yang ingin dicapai tidak hanya kebahagian dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manausia.
3. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
4. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada,
a). Pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin.
b). Pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.
Kursyid Ahmad merumuskan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik untuk tujuan pembangunan yaitu, :
1. Pembangunan sumberdaya insani merupakan tujuan pertama dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, harus diupayakan membangkitkan sikap dan apresiasi yang benar, pengembangan watak dan kepribadian, pendidikan dan latihan yang menghasilkan keterampilan, pengembangann ilmu dan riset serta peningkatan partisipasi.
2. Perluasan produksi yang bermanfaat. Tujuan utama adalah meningkatkan jumlah produksi nasional di satu sisi dan tercapainya pola produksi yang tepat. Produksi yang dimaksud bukan hanya sesuatu yang dapat dibeli orang kaya saja, namun juga bermanfaat bagi kepentingan ummat manusia secara keseluruhan. Produksi barang barang yang dilarang oleh Islam tidak akan diperkenankan, sedangkan yang bermanfaat untuk ummat akan ditingkatkan. Dalam kebijakan demikian, pola investasi dan produksi disesuaikan dengan prioritas Islam dan kebutuhan ummat. Dalam hal ini ada tiga hal yang diprioritaskan : Pertama, Produksi dan tersedianya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam jumlah yang melimpah, termasuk bahan-bahan konstruksi untuk perumahan, jalan dan kebutuhan dasar lainnya dengan harga yang cukup murah. Kedua, Perlunya pertahanan dunia Islam di negara-negara Islam, maka dibutuhkan peralatan persenjataan yang memadai. Ketiga, Swasembada di bidang produksi kebutuhan primer.
3. Perbaikan kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada tiga hal, Pertama, terciptanya lapangan kerja dengan segala penataan struktural, teknologi, investasi, dan pendidikan. Kedua, sistem keamanan nasional yang luas dan efektif yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini zakat harus dijadikan sebagi instrumen utama. Ketiga, Pembagian kekayaan dan pendapatan dan merata. Harus ada kebijakan pendapatan yang mampu mengontrol tingkat pendapatan yang terendah (UMR), mengurangi konsentrasi ketimpangan dalam masyarakat. Salah satu indikator tampilan pembangunan adalah berkurangnya tingkat perbedaan pendapatan masyarakat. Karena itu sistem perpajakan harus diatur sebaik-baiknya.
4. Pembangunan yang berimbang, yakni harmonisasi antar daerah yang berbeda dalam satu negara dan antar sektor ekonomi. Desentralisasi ekonomi dan pembangunan semesta yang tepat, bukan saja merupakan tuntutan keadilan tetapi juga diperlukan untuk kemajuan yang maksimum. Salah satu tujuan pembangunan adalah melalui desentralisasi, maka pemerintah daerah perlu diberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan terus melakukan check and balances serta bimbingan dan pengawasan yang kuat, akan membentuk daerah itu menjadi agen pembangunan yang serba guna. Tujuan perencanaan pembangunan yang komprehensif akan sulit dicapai bilamana kita tidak mampu mengembangkan desentralisasi kekuasaan dan pengawasan yang lebih efisien serta mengurangi birokratisasi masyarakat. Dalam konteks ini, maka perusahaan-perusahaan swasta kecil dan menengah harus digalakkan dan dikembangkan. Para penguasa daerah harus menciptakan iklim lingkungan yang tepat dan kondusif yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus didorong agar dapat meningkatkan investasi yang lebih besar lagi. Mereka juga diarahkan agar menjadi organisasi bisnis yang maju. Mereka itulah yang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sarat nilai serta membagi rata tingkat pendapatan kepada seluruh masayarakat.
5. Teknologi baru, yaitu berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, aspirasi negara-negara, khususnya negara-negara muslim. Proses pembangunan yang mandiri hanya dapat terwujud jika negara tersebut sudah bebas dari ”bantuan” asing serta mampu menguasai teknologi yang berkembang dalam lingkungan sosial dan alam yang bebeda, teknologi itu selanjutnya akan diadaptasikan dengan kreatifitas sendiri. Karena itu, perlu ada riset yang intensif dan luas.
6. Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang solid sesama negara-negara Muslim. Adalah tugas ummat sebagai khalifah, bahwa ketergantungan pada dunia non-Islam dalam semua segi harus diubah menjadi kemandirian ekonomi. Harga diri negara-negara muslim harus dibangun kembali dan pembangunan kekuatan serta kekuasaan harus diwujudkan secara bertahap. Ketahanan dan kemerdekaan dunia Islam serta kedamaian dan kesentosaaan ummat manusia merupakan tujuan utama yang harus mewarnai dalam perencanaan pembangunan. Karena itu perlu ada perubahan mendasar dalam isi dan pola perencanaan pembangunan kita.

PERUMUSAN RENCANA DAN SYARAT-SYARAT PERENCANAAN
1. Komisi Perencanaan
Prasyarat pertama yang harus dilakukan bagi suatu rencana adalah pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus di organisisr dengan tepat.
2. Data Statistic
Data perncanaan yang kuat memprasaratkan adanya survey yang menyeluruh terhadap sumber potensial dan sumber yang ada disuatu Negara serta segala kekurangannya.
3. Tujuan
Rencana dapat menetapkan tujuan-tujuan berikut: meningkatkan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan kesejahteraan.
4. Penetapan Sasaran Dan Prioritas
Menetapkan sasaran dan prioritas untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam rencana, sasaran dan prioritasa tersebut harus global dan sektoral.
5. Mobilisasi Sumber
Suatu rencana menetapkan pembiayaan sector Negara yang akan menjadi dasar mobilisasi sumber-sumber yang perlu.
6. Keseimbangan Dalam Rencana
Suatu rencana harus menjamin suatu keseimbangan yang tepat dalam perekonomian, kalau tidak akan muncul kelangkaan atau surplus pada waktu rencana itu berjalan.
7. Admistrasi Yang Efisien Dan Tidak Korup
Admisitrasi yang kuat merupakan syarat mutlak keberhasilan perencanaan. salah satunya dalam departemen harus ditunjuk staff admistrasi yang cakap dengan tugas utama menyiapkan laporan kelayakan yang baikmengenai proyek yang diusulkan.
8. Kebijaksanaan Pembangunan Yang Tepat
Pemerintah harus menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya rencana pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses.
9. Ekonomis Dalam Admisitrasi
Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam admistrasi, khususnya dalam pengembangan bagian-bagian kementrian dan pemerintahan.
10. Dasar Pendidikan
Admistrasi yang bersih dan efisien memerlukan pendidikan dasar yang kuat, supaya perencanaan berhasuil haruslah diperhatikan standard moral dan etika rakyat.
11. Teori Konsumsi
Salah satu syarat penting rencana pembangunan modern adalah mempunyai teori konsumsi, Negara terbelakang tidak harus mengikuti pola konsumsi Negara maju. teori konsumsi harus demokratis dan perhatian pertama yang harus diberikan adalah kepada barang yang ada didalam peringkat pola pendapatan yang dapat dibeli oleh keluarga tertentu. jadi, perhatian utama yang harus diperhatikan adalah penyediaan sandang, pangan dan papan yang diproduksi secara berdayaguna dan berlimpah karena kesemua itu merupakan kebutuhan yang paling universal.
12. Dukungan Masyarakat
Perencanaan memerlukan dukungan luas dari rakyat, perencanaan ekonomi harus diatas kepentingan golongan, tetapi pada saat yang sama ia harus memperoleh persetujuan semua golongan.

Adapun tahapan-tahapan dalam suatu proses perencanaan pembangunan adalah:
I. Penyusunan Rencana, terdiri dari:
a. Tinjauan keadaan
Tinjauan keadaaan ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan sebelumnya.
b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana
hal ini diperlukan data-data statistic, hasil penelitian dan tekniknya.
c. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tersebut
d. Identifikasi kebijakan atau kaegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana
e. Persetujuan Rencana
Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat dari keputusan dibidang tekhnik kemudian memasuki wilayah proses politik.

II. Penyusunan Program Perencanaan
Dalam tahapan ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasarn dalam jangka waktu tertentu, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga manayang akan melakukan program-program pembangunan.

III. Pelaksanaan Rencana
Dalam pelaksanaan rencana, suatu rencana tentunya harus yang benar-benar sesuai dengan kesapakatan awal, jangan sampai menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

IV. Pengawasan atas pelaksanaan rencana
Tujuan pengawasan adalah :
1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana.
2.Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tahu seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan.

V. Evaluasi
Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan, dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus.
Dengan adanya perencanaan pembangunan tentunya akan sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan yang akan dilakukan baik bagi pemerintah maupun rekanan kerja dan masyarakat.
Adanya tahapan-tahapan yang baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pembangunan itu sendiri diharapkan akan sangat membantu dalam proses perencanaan yang betul-betul bisa bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan untuk menunjang kemajuan daerah itu sendiri.

PENUTUP
perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan secara sistematis dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara skala prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat baik secara efisien dan efektif berdasarkan ukuran atau ketentuan yang dipilih sebelumnya.
Adapun tahapan-tahapan dalam suatu proses perencanaan pembangunan adalah:
I.Penyusunan Rencana, terdiri dari:
a. Tinjauan keadaan
b. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana
c. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tersebut
d. Identifikasi kebijakan atau kaegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana
e. Persetujuan Rencana
II. Penyusunan Program Perencanaan
III. Pelaksanaan Rencana
IV. Pengawasan atas pelaksanaan rencana
Tujuan pengawasan adalah :
1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana.
2.Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tahu seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan.
V. Evaluasi
Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan, dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto.niriah.com

M.L, Jhingan, ekonomi pembangunan dan perencanaan, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Banker-makalah.blogspot.com

Segara, Edo. konsep pembangunan ekonomi perspektif ekonomi islam. KAMMI.or.id

DISUSUN OLEH:

Bayu Eka Pratikto

Istiana

Sadar Rukmana

Syahrul Syawaludin

Oleh: sadarrukmana | Maret 21, 2009

TEKNOLOGI INFORMASI BANK SYARIAH

TEKNOLOGI INFORMASI BANK SYARIAH

Rebut Pasar dengan Teknologi Informasi

Transaksi berbasis teknologi informasi mengurangi potensi untuk suap, korupsi dan sejenisnya. Apalagi jika yang melakukan keunggulan TI (teknologi informasi) itu bak syariah yang mengharuskan setiap nasabah menyebutkan asal sumber dananya. Sistem ini amat sesuai untuk menciptakan indonesia yang bersih dan amanah di tengah isu korupsi yang merajalela.
Di Iran dan Korea Selatan, nilai pecahan mata uang terbesar adalah 10.000. Dan angka itu hampir setara dengan uang Rp 10.000 di Indonesia. Menurut beberapa sumber, ada beberapa alasan mengapa negara itu memiliki pecahan uang yang kecil saja.
Yang pertama adalah untuk kebersihan negara dalam hal ini dari suap, korupsi, dan sejenisnya. Uang suap biasanya dalam jumlah besar dan cenderung diserahkan dalam bentuk kas supaya tidak terlacak (contoh : kasus dugaan suap kepada anggota DPR dan Kejaksaan). Jika suap, atau korupsi dilakukan secara cash, bisa dibayangkan berapa karung uang yang harus dibawa karena pecahan erbesar adalah 10 ribuan. Padahal uang suap itu mencapai miliaran bahkan triliunan. Butuh satu mobil pick up dan puluhan karung untuk mengangkut uang suap. Tentu aksi ini mudah dicurigai.
Sementara jika dilakukan lewat transfer perbankan, akan mencolok. Terlebih lagi, di bank Syariah. Semua transaksi harus dijelaskan asal sumber dana yang bertarti nasabah harus bisa menyakinkan dan ada pernyataan bahwa uang itu bersumber dari transaksi yang halal.
Dalam hal ini, bank syariah berperan dalam menegakkan ekonomi umat yang amanah. Tentu dengan didukung perangkat teknonogi yang update. Sejauh ini disinyalir, nasabah enggan hijrah ke bank syariah lantaran sistem teknologi informasi yang tertinggal? mesin ATM yang minim jumlah serta transaksi yang terbatas.
Soal ini Abi S Panambang, Product Director Sigma Cipta Caraka, anak perusahaan Telkom yang menyediakan solusi IT untuk perbankan termasuk perbankan syariah, “Siapa bilang sistem informasi perbankan syariah tertinggal?” menurut dia banyak bank syariah yang dari sisi teknologi sudah unggul.
“Bank Permata itu, harus diakui bahwa fasilits yang ditawarkan itu sudah mencukupi kebutuhan konsumen,” kata Abi. Membayar telepon, listrik, kartu kredit, menggunakan kartu ATM, SMS, telepon dan internet banking pun bisa. Bank Syariah Mandiri (BSM) pun mengarah kesana. Sementara Bank Muamalat Indonesia (BMI), lewat kartu Shar-e juga menyediakan layanan meski harus menautkan diri dengan bank dan penyedia jasa lainnya.

Lebih Efisien

Ramzi A Zuhdi, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPBS BI) sepakat bahwa penggunaan teknologi informasi mengurangi potensi terjadinya suap dan korupsi. Karena transaksi di perbankan terlacak di BI. “kita bisa mengarah menjadi negara yang bersih,”mkata dia.
Hanya saja, menurut Ramzi, karena luas wilayah Indonesia dan perbedaan latar belakang sosial nasabah, tetap saja peluang untuk bertransaksi tunai masih besar. “Orang belanja di pasar tradisional, beli kue, dan minum teh di pinggir jalan biasanya belinya tunai.” Bahwa saat ini bank syariah terkesan tertinggal dalam hal teknologi informasi, Abi mengatakan hanya karena kurang sosialisasi. “harusnya sudah bisa meng-grab nasabah,” kata dia.
Adiwarman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting (KBC)mengatakan wajar jika terkesan bank syariah kurang atau tertinggal dalam pengembangan teknologi informasi. “biaya investasinya mahal,” kata Adiwarman. Namun, dengan bekerjasama dengan vendor lain dan sesama bank, masalah itu bisa diatasi.
Untuk lebih jauh, selain berpeluang menciptakan tata nilai yang ideal, bank syariah juga bisa turut serta menciptakan less cash society, kondisi dimana transaksi masyarakat lebih banyak nontunai. transasksi nontunai bisa meminimalisasi juga penggunaan uang kertas. Sehingga dana negara bisa lebih efisien dibanding harus mencetak ulang uang kertas sesuai kebutuhan. Yang pertama ada unsur keamanan yang lebih terjamin bagi nasabah di mana mereka tak harus khawatir dirampok di jalan karena menggunakan uang, dan juga meminimalisasi adanya penipuan terkait penggunaan uang palsu.
Karena, beberapa waktu belakangan memang banyak uang palsu beredar baikmdalam denominasi rupiah maupun dolar. mayarakat umum dirugikan dengan transaksi uang palsu ini. jadi inilah peran lain bank syariah dalam rangka menciptakan keadilan dan kejujuran di tengah masyarakat.

Less Cash Society dari Bank Syariah

Bank syariah bekerja sama dengan pihak lainuntuk menyediakan fasilitas teknologi informasi karena saat ini fokus industri keuangan syariah adalah ekspansi cabang dan pembiayaan.
Indonesia memang belum jadi Singapura di mana membayar bus dan tiket kereta pun sudah otomatisasi lewat kartu debet atau sejenisnya. Yang jelas, amat minim transaksi dengan uang tunai. Meski demikian, Indonesia sedang berusaha mengarah ke situ. Trennya sedang naik. Transaksi berbasis nontunai mulai menggeliat.
Berdasarkan hasil survei BI, sekitar 71 persen nasabah perbankan sudah menggunakan instrumen nontunai. Bahkan, sebanyak 64,5 persen diantaranya telah memiliki prefensi untuk mengunakan system e-money. Hal ini didukung banyaknya bank di Indonesia yang telah menggunakan fasilitas e-banking, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), dan mobile banking. Hal ini pernah diungkapkan Deputi Gubernur BI Miranda Swaray Goeltom ketika memberikan sambutan dalam pembukaan The Asia Pacific Conference and Exhabition (Apconex) di Jakarta Convention Certer.
Lalu di mana peran bank syariah? mungkinkah industri perbankan yang sedang ditarget memenuhi pengsa pasar 5 persen tahun ini bisa menyesuaikan diri dengan keinginan untuk mewujudkan Less Cash Society sebagaimana di negara tetangga? ini pasti terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi yang dikembangkannya.
Direktur Bisnis Bank Muamalat Indonesia, U Saefudin Noor, less cash society merupakan masyarakat yang mengurangi penggunaan uang tunai dalam berbagai transaksi pembayaran. Mereka lebih sering mengunakan berbagai media pemnbayaran lain. Hal itu dilakukan melalui penggunaan kartu debit, transaksi keuangan berbasis telepon selular (mobile banking), transaksi berbasis elekronik (electronic banking), transaksi berbasis internet (internet banking) dan berbagai media pembayaran lain.
Menurut dia, berbagai transaksi nontunai saat ini telah menjadi hal yang cukup wajar. Bahkan, cara bertransaksi semacam itu akan menjadi bagian penting dalam perkembangan perbankan global yang tidak dapat dihindari. Berbagai transaksi itu bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. “karen itu, saya kira ini perlu diantisipasi bersama oleh dunia perbankan, usaha, masyarakat penguna, dan regulator agar kemudahan ditawarkan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian, penerimaan, fleksibilitas, dan aman,” katanya.

Teknologi Bank Syariah Cukup Mutakhir

Menurut Saefudin, tak ada alasan bank syariah tertinggal dalam hal ini. Dalam berapa tahun terakhir, teknologi teknologi perbankan syariah berkembang cukup pesat. Bahkan, teknologi perbankan tanpa bunga itu cukup mutakhir dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Karena itu, teknologi perbankan syariah bisa mendorong terwujudnya less cash society. “Sangat mungkin mendorong pengembangan less cash society karena teknologi perbankan syariah cukup mutakhir. Yang terpenting bagaimana ,model bisnis perbankannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah,” katanya.
Saefudin menegaskan jika tak bisa melakukan sendiri, bank bisa bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa TI. Karena itu sebetulnya semua teknologi ada dipasar. “Ini hanya soal prioritas dan penyesuaian dengan strategi bisnis masing-masing bank syariah. Jangan terjebak pada nice to have principles, seolah kalau punya dan pakai suatu teknologi sudah baik,”ujar Saefudin.
Menurut Syariah Division Head Bank Danamon, Achmad K. Permana, perbankan syariah saat ini telah menerapkan produk dan layanan untuk mendukung terwujudnya less cash society. Hal itu dengan mengembangkan akses layanan masyarakat dalam menggunakan kartu perbankan syariah untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran.
Hal itu baik dari sisi penyediaan kartu debit melalui kartu ATM atau akrtu kredit syariah. “kita memang sudah menjadi bagian dari less cash society dan mendukungnya untuk terus brkembang,” katanya kepada Sharing, bulan lalu.
Achmad menyebutkan, menyediakan berbagai kemudahan pembayaran dengan menggunakan kartu bagi masyarakat penting dilakukan. Hal itu agar semakin banyak masyarakat berminat mengakses produk dan layanan perbankan syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat terus berkembang dan membantu masyarakat.

Investasi Mahal

Presiden Direktur Karim Business Consulting (KBC), Adiwarman Karim menjelaskan saat ini dua bank yang cukup gencar mengembangkan investai IT adalah bank BCA dan bank DKI yang kini memiliki kartu jackcard yang bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi bus TransJakarta.
“Jadi, setahu saya konsep less cash society yang sederhana adalah bagaimana satu kartu bisa digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran. Misalnya untuk belanja, bayar tol, bayar parkir, dan bayar Busway (TransJakarta). ini seperti di negara maju,” ujarnya.
Menurut Adiwarman, pengembangan berbagai produk dan layanan untuk mendukung terciptanya less cash society menuntut pengembangan TI. Dan itu menuntut dana investasi yang maal, “Bagi bank syariah biayanya akan cukup tinggi,” ujar karim.
padahal, saat ini fokus pengembangan bisnis perbankan syariah adalah memperluas jaringan hingga ke pelosok daerah. Untuk melakukan strategi ini, berbagai bank syariah merogoh dan menghabiskan dana tidak sedikit. Sehingga hal itu membuat alokasi dana untuk pengembangan TI terkait realisasi less cash society menjadi cukup terbatas.
Mesaki demikian, lanjut Adiwarman, perbankan sayriah secara umum memang tengah menuju less cash society. Hal itu ditunjukkan dengan pengembangan kartu debit oleh berbagai bank syariah. Kartu debit ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran di berbagai toko atau tempat tanpa harus repot membawa uang tunai.

Kemudahan Bertransaksi

Sementara itu, menurut Saefudin, sebagai sebuah inovasi berbasis TI, Shar-e memang memiliki kapasitas untuk menjadi alat transaksi dalam mendukung less cash society. Selain inovasi pada kemudahan menjadi nasabah bank, Shanr-e juga bisa menjadi instrumen tansaksional. “Shar-e itu seperti kendaraan atau ‘car’ yang bisa memuat banyak transaksi. Car disini bisa diartikan sebagai convetability, accesability, dan reability. Ini unggulan bagi industri perbankan syariah yang siap disharing kepada industri secara nasional maupun global,“ katanya yang menyebutkan Brand Shar-e telah didaftarkan di lebih dari 22 negara ntuk melindungi hak kekayaan intelektual temuan asli Indonesia ini.
Selain sebagai kartu kredit, Shar-e juga bisa dilengkapi layanan asuransi bagi nasabah. Hal itu dilakukan melalui produk pegembangan Shar-e Fullprotek. Produk ini merupakan hasil kerjasama pengembangan antara Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Takaful Keluarga (ATK). Dengan produk ini, nasabah bisa mengakses layanan asuransi jiwa syariah selain menggunakannya sebagai kartu debt syariah.
Menurut Drektur Utama ATK, Agus Edi Sumanto, Fullprotek merupakan produk asuransi syariah yang dilengkapi dengan investasi syariah. “Ya memang ini merupakan produk asuransi syariah dilengkapi simpanan investasi syariah,” katanya.
Situs resmi perusahaan menyebutkan, Takaful menawarkan tiga seri Fullprotek kepada masyarakat. Ketiganya adalah seri 175 seharga Rp 175 ribu, seri 275 seharga Rp 275 ribu, dan seri 750 seharga Rp 750 ribu. Terdapat setidaknya empat manfaat utama dengan memiliki produk ini. Salah satunya adalah klaim meninggal dunia karena kecelakaan sebesar Rp 25-100 juta. Selain itu, klaim cacat tetap karena kecelakaan dan klaim biaya perawatan dan pengobatan karena kecelakaan masing-masing sebesar Rp 5-20 juta dan Rp 1,25-5 juta. Sementara, klaim meninggal dunia biasa sebesar Rp 5-20 juta.
Sementara itu, berdasarkan hasil pengkajian tim Sharing berbagai bank syariah di Indonesia memang telah menerapkan berbagai teknologi produk dan layanan yang mendukung tercapainya less cash society. Hal itu dari penyediaan kartu ATM hingga berbagai kemudahan layana transaksi pembayaran. Sebagian besar dari emreka umumnya menggunakan jasa ATM Bersama dan BCA untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran nontunai.

Sumber : Majalah Sharing Edisi 22 tahun III – Oktober 2008

Oleh: sadarrukmana | Maret 18, 2009

SUKUK

Latar Belakang

konsep keuangan berbasis syariah islam (Islamic Finance) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, BAhrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State sof Saxony Anhalt – Jerman. Penerbitan sovereign sukuk biasanya ditujukan untuk keperluanpembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembngkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain  itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismacth, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Tresury Bills) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.

Total emisi sukuk internasional berkembang pesat dari semula pada tahun 2002 hanya sekitar USD 1 miliar, menjadi USD 17 miliar padabulan April 2007. jumlah dan jenis instrumen sukuk juga terus berkembang, daris semula hanya dikenal sukuk al ijarah berkembang menjadi 14bjenis sukuk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). adapun investor sukuk, tidak lagi hanya ternbatas pada investor islami, karena pada saat ini sebagain besar investor sukuk justru merupakan investor konvensional.
Dalam negeri sendiri, pasar keuangan syriah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan konvensional masih relatif kecil. untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau SBSN.Pengertian Sukuk

Ø Sukuk berasal dari bahasa arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan.
Ø Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima niali sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.
Ø Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk adalah sebagai setifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip bagi syariah. selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.
Ø Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangkan panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Ø Sedangkan menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX .A. 13, sukuk hádala efek syariah berupa sertufikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Undang-Undang Sukuk

Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk).

Karakteristik Sukuk
· Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (benefical title).
· Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan.
· Terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
· Penerbitannya melalui special purpose vechicle (SPV)
· Memerlukan underlying asset.
· Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

Tujuan Penerbitan Sukuk Negara (SBSN)
· Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
· Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah
· Mengembangkan alternatif instrumen investasi
· Memenfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh konvensional.
· Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah.
· Diversifikasi basis investor.
· Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara

Jenis-Jenis Sukuk

Berbagai jenis sruktur sukuk yan dikenal secara internasional dan telah mendapatkan Endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) antara lain;
· Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaatatas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemndahan kepemilikan asset itu sendiri. sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijrah Muntahiya Bittamlik (Sale And Lease Back) Dan Ijarah Headlease And Sublease.
· Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkanperjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (rob al mal) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. kerugian yang timbul akan ditanggung oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
· Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partispasi modal masing-masing pihak.
· Istishna’, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna’ di mana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan

Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi Sukuk Obligasi
Penerbit Pemerintah, korporasi Pemerintah, korporasi
Sifat instrument Sertifikat kepemilikan/penyertaan atas suatu aset Instumen pengakuan utang
Penghasilan Imbalan, bagi hasil, margin Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu Pendek – menengah Menegah – panjang
Underlying asset Perlu Tidak perlu
Pihak yang terkait Obligor, SPV, investor, Trustee Obligor/issuer, investor
Price Market price Market price
Investor Islam, konvensional Konvensional
Pembayaran pokok Bullet atau amortisasi Bullet atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan Harus sesuai syariah Bebas

Negara-negara yang telah menerbitkan sukuk :
· Eropa (Jerman, Inggris dan Kanada).
· Timur Tengah (Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan dan Qatar).
· Asia Tenggara (Malaysia dan Singapura).

Negara-negara yang akan menerbitkan sukuk :
· Asia (Jepang, Korea, Cina, India dan Indonesia)

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk negara, khususnya untuk struktur ijarah

· Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lalin.
· Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah.
· Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
· Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain)
· Aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling).
· Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

· Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. dalam hal sovereign sukuk, obligornya adalah pemerintah.
· Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i) sebagai penerbit sukuk,(ii) menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor.
· Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Penggunaan Underlying Asset

Penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (underlying asset). aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. fungsi underlying asset tersebut adalah:
· Menghindari riba
· Sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder.
· Untuk menentukan jenis struktur sukuk.
·
Dalam sukuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau Ijarah Sale And Lease Back, penjualan aset tidak disertai penyertaan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (benefit title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor. pada akhir periode sukuk, SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor.

Contoh Mekanisme Penerbitan Sukuk Ijarah Muntahiya Bittamlik (Ijarah Sale and Lease Back)

Penerbitan Sukuk
Pemerintah
(Obligor)

Purchase & Sale
Undertaking (3) Penyewaan
kembali aset
(1) Penjualan aset
aset Rp
SPV
(Penerbit)

(2) Penerbitan sukuk
sukuk Rp
Pemegang Sukuk
(Investor)

1. SPV dan Obligor melakukan transaksi jual-beli aset, disertai dengan purchase sale & sale undertaking di mana pemerintah menjamin untuk membeli kembaliaset dari SPV, dan SPV wajib menjual kembali aset kepada pemerintah, pada saat sukuk jatuh tempo atau dalam hal terjadi defalut.
2. SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian aset.
3. pemerintah menewa kembali aset dengan melakukan perjanjian sewa (ijarah agreement) dengan SPV untuk periode yang sama dengan tenor sukuk yang diterbitkan.
4. berdasarkan servicing agency agreement, pemerintah ditunjuk sebagai agen yang bertanggungjawab atas perawatan aset.

Pembayaran Imbalan

SPV
Pemerintah
(Obligor)
Pemegang Sukuk

1. Obligor membayar sewa (imbalan) secara periodik kepada SPV selama masa sewa, imbalan dapat bersifat tetap (fixed rate) maupun mengambang (floating rate)
2. SPV melalui agen yang ditunjuk akan mendistribusikan imbalan kepada para investor.

Saat Jatuh Tempo

Pemegang Sukuk
SPV
Pemerintah
(Obligor)
Rp Rp

aset sukuk

1. penjualan kembali aset oleh SPV kepada obligor sebesar nilai nominal sukuk, pada saat sukuk jatuh tempo.
2. hasil penjualan aset, digunakan SPV untuk melunasi sukuk kepada investor.

Pengertian Sukuk Ritel

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan

Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel

Penerbitan sukuk ritel ini memiliki tujuan yang smaa dengan obligasi yang diterbitkan Pemerintah lainnya (SUN, ORI, SBSN) yaitu untuk membiayai anggaran negara, divesifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Manfaat Memiliki Sukuk Ritel

· Investasi yang aman (pemerintah sebagai penjamin).
· Memberikan return yang relatif tinggi (12% gross => 9.6% nett) dibandingkan produk konservatif lain seperti reksadana pasar uang atau deposito.
· Mendapatkan pembayaran imbalan yang dilakukan secara berkala (perbulan).
· Berpotensi memperoleh Capital Gain, ketika harga sedang naik di pasar sekunder.

Persamaan dan Perbedaan Sukuk Ritel dan ORI

Persamaan Perbedaan
· sukuk ritel dan ORI merupakan surat berharga negara yang diperuntukkan bagi investor ritel.
· sukuk ritel dan ORI merupakan bukti investasi masyarakat kepada pemerintah. Baik sukuk ritel maupun ORI pembayaran bunga/imbalan dan pelunasan/pembelian kembali dijamin oleh pemerintah. · ORI adalah pinjaman modal dari masyarakat kepada pemerintah, sedangkan sukuk ritel adalah bentuk penyertaan modal masyarakat atas bagian dari aset sukuk ritel yang dijadikan obyek transaksi.
· ORI memberikan penghasilan (return) kepada investor berupa bunga. sedangkan sukuk ritel memberikan penghasilan (return) kepada investor berupa imbalan sewa, sesuai dengan akad yang digunakan.

Resiko Memiliki Sukuk Ritel

· Resiko Gagal Bayar (Defailt Risk), adalah resiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. berhubung yang menerbitkan pemerintah, resiko ini sangatlah kecil (diasumsikan risk free).
· Resiko Pasar (Market Risk), adalah potensi kerugian bagi nvestor (capital loss) karena menjual sukuk ritel sebelum jatuh tempo (pada saat nilainya turun).
· Resiko Likuiditas (Liquidity Risk), adalah kesulitan dalam pencairan, resiko ini bisa disebabkan karena kecenderungan produk syariah di-hold (tidak diperjual belikan hingga jatuh tempo), tetapi untuk sukuk ritel para agen penjual telah menjamin untuk membeli kembali barang yang dijual oleh investor. resiko yang bisa terjadi adalah investor terpaksa menjual kepada agen penjual dengan harga di bawah harga pasar. apabila pembelian dalam jumlah tidak besar, bunganya yang relatif kecil dan ditransfer ke bank bisa menjadi tidak signifikan dan bisa terpakai.

Cara Menghitung Imbalan Sukuk Ritel

1. Skenario 1 (Harga Par)

Investor A membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan kupon 12% dan tidak dijual sampai jatuh tempo, maka hasil yang diperoleh adalah :

Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan sampai
dengan jatuh tempo

Nilai Nominal saat jatuh tempo = Rp 10,000,000.00

Total yang diperoleh saat jatuh tempo = Imbalan + Nilai Nominal
= Rp 10,100,000.00

2. Skenario 2 (Harga Premium atau harga sedang naik)

Investor B membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan kupon 12% dan dijual ke Pasar Sekunder dengan harga 105%, maka hasil yang diperoleh adalah :

Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan sampai
dengan dijual.
Capital Gain saat dijual = Rp 10,000,000.00 x (105-100)%
= Rp 500,000.00

Nilai Nominal saat dijual = Nilai Nominal + Capital Gain
= Rp 10,000,000.00 + Rp 500,000
= Rp 10,500,000.00

Total yang diperoleh saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada saat
dijual.
= Rp 10,600,000.00

3. Skenario 3 (Harga Discount atau harga sedang turun)

Investor C membeli Sukuk Ritel di Pasar Perdana sebesar Rp 10,000,000.00 dengan kupon 12% dan dijual ke Pasar Sekunder dengan harga 95%, maka hasil yang diperoleh adalah :

Imbalan = 12% x Rp 10,000,000.00 x 1/12
= Rp 100,000.00 setiap bulan
sampai dengan dijual

Capital Loss saat dijual = Rp 10,000,000.00 x (95-100)%
= – Rp 500,000.00
Nilai Nominal saat dijual = Nilai Nominal + Capital Loss
= Rp 10,000,000.00 – Rp 500,000
= Rp 9,500,000.00

Total yang diperoleh saat dijual = Imbalan + Nilai Nominal pada
saat dijual
= Rp 9,600,000.00

Catatan :
Ilustrasi diatas belum memperhitungkan biaya-biaya transaksi dan pajak.
Transaksi penjualan di pasar sekunder dengan asumís penjualan terjadi pada saat pembayaran imbalan, sehingga tidak memperhitungkan accured yang ada.

Prospek Sukuk di Indonesia

Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Meski terlambat, Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk). kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan sukuk di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun pangsanya masih kecil.

Pada tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan sukuk hingga Rp18 triliun. Bila dibandingkan dengan obligasi negara konvensional, rencana penerbitan sukuk ini memang masih kecil. Namun, dimulainya penerbitan sukuk ini oleh pemerintah ini akan dapat menjadi trigger bagi penerbitan sukuk lainnya. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan adanya rencana penerbitan sukuk oleh pemerintah, itu berarti sukuk kini menjadi instrumen pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi.

Fakta menunjukkan perkembangan sukuk memang dimulai dengan adanya soverign sukuk. Berdasarkan data dari Standard & Poor’s (S&P), bila pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%, maka sejak saat itu komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2007, kini justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%.

Perkembangan Sukuk

Sukuk kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem keuangan global. Pada tahun 2007, nilai sukuk yang diperdagangkan di pasar global telah meningkat lebih dari dua kali dibandingkan tahun 2006, dan mencapai US$62 miliar dibandingkan tahun 2006 sebesar US$27 miliar. Dari tahun 2001 hingga tahun 2006, Sukuk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 123%. Berdasarkan proyeksi S&P, dalam lima tahun ke depan, pasar sukuk dapat menembus level US$100 miliar, tergantung pada kondisi stabilitas pasar kredit. Sementara itu, Moody’s memperkirakan bahwa pasar sukuk akan meningkat sebesar 35% per tahun. Pada tahun 2010, pasar sukuk global diperkirakan dapat menembus hingga US$200 miliar, terutama ditopang oleh negara-negara di kawasan Teluk, Inggris, Jepang, dan Thailand.

Pengembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Kini, semakin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, telah ada 10 negara yang menerbitkan sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 66% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia.

S&P memperkirakan Malaysia dan UEA akan tetap memegang posisinya sebagai penguasa pasar, karena ditopang oleh regulator dan status UEA sebagai pintu masuk (gateway) para investor global. Selain dukungan yang kuat dari pemerintah setempat, perkembangan pesat tersebut juga tidak terlepas dari kinerja sukuk itu sendiri. Berdasarkan data dari Dowjones terlihat bahwa di seluruh dunia indeks surat berharga yang berbasis syariah (saham dan sukuk), kinerjanya lebih baik dibandingkan indeks konvensional. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, sebagai negara terbesar dalam hal pangsa pasar penerbitan sukuk di dunia.

Potensi Bagi Indonesia

Sebagaimana disebut di atas, perkembangan sukuk di Indonesia sesungguhnya bermula karena adanya inisiatif dari swasta. Dukungan yang kurang dari pemerintah dan regulator terhadap perkembangan sukuk ini, menyebabkan posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Hingga saat ini, baru terdapat sekitar 20 sukuk yang diakui sebagai emiten syariah oleh Bapepam.

Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan pasar sukuk di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, minat investor terhadap sukuk ini sangat besar, sebagaimana ditunjukan dari perkembangan sukuk global saat ini. Tahun ini pemerintah memang memfokuskan diri untuk pengembangan pasar sukuk domestik. Jika penerbitan perdana ini sukses, diperkirakan akan semakin menarik investor asing, khususnya dari Timur Tengah, untuk masuk ke pasar keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pasar keuangan syariah di Indonesia tidak terlalu likuid. Penyebabnya, pangsa pasarnya yang relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar keuangan syariah ini diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan pasar sukuk domestik akan tetap terbatas. Oleh karenanya, bila langkah perdana pemerintah menerbitkan sukuk domestik berhasil, selanjutnya perlu dibuka pasar sukuk global sebagai benchmark bagi penerbitan sukuk global lainnya, baik sovereign sukuk maupun corporate sukuk.

Selain itu, regulasi yang masih dirasakan menghambat perkembangan pasar sukuk domestik juga perlu dibenahi, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/12 tahun 2004. Dalam PBI tersebut, bank yang memiliki sukuk agar memegangnya hingga jatuh tempo. Meski aturan ini penting untuk menjaga aspek kesyariahan bank syariah, namun PBI ini perlu direvisi agar tidak menghambat likuiditas pasar sukuk.

Kedua, belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor sukuk. Permasalahan perpajakan ini tidak hanya terkait dengan sukuk, namun menyangkut transaksi keuangan syariah secara keseluruhan. Isu yang paling mengemuka adalah adanya double taxation dalam transaksi keuangan syariah.

Ketiga, kebanyakan produk keuangan syariah bersifat “debt-based” atau “debt-likely”. Padahal, idealnya keuangan syariah adalah “profit-loss sharing”. Ini terlihat dari komposisi tingkat kupon sukuk yang dibayarkan masih mendasarkan pada tingkat suku bunga tertentu. Sehingga, tidak mengherankan jika AAOIFI memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, bagi Indonesia perlu pengembangan inovasi dan struktur sukuk yang lebih beragam.***

Oleh: sadarrukmana | Maret 16, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.