Oleh: sadarrukmana | Juni 19, 2009

MAKALAH ARBITRASE SYARIAH

3BASYARNAS

SEJARAH ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA

Rapat kerja nasional (rakernas) MUI tahun 1992, hartono marjono, SH, ditugasi memeparkan makalahnya tentang arbitrase berdasarkan syariat islam yang kemudian mendapat sambutan baik dari kalangan peserta dan kemudian direkomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh MUI.

Pada tanggal 22 April 1992 Dewan Pimpinan MUI mengundang para praktisi hukum termasuk dari kalangan perguruan tinggi guna bertukar pikiran tentang perlu tidaknya dibentuk arbitrase syariah.

Pada rapat selanjutnya tanggal 2 Mei 1992, diundang juga wakil dari bank Muamalat Indonesia dan untuk selalnjutnya dibentuk tim kecil guna mempersiapkan bahan-bahan kajian untuk ekmungkinannya membentuk badan arbitrase Islam. Demikian selanjutnya dalam rakernas MUI 24-27 November 1992, juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian lembaga arbitrase muamalat, agar MUI segera merealisaikan. MUI dengan SK. No. Kep. 39/MUI/V/1992, tanggal  Mei 1992, telah membentuk kelompok kerja pembentukan arbitrase Hukum islam, yang terdiri dari nara sumber :

  1. Prof. KH. Ali Yafie
  2. Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML
  3. H. Andi Lolo Tonang, SH
  4. H. Hartono Mardjono, SH
  5. Jimly Asshiddiqie, SH, MH

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 – berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh ketua MUI Bapak KH. Basri dan sekretaris Umum Bpk. HS Prodjokusumo. BAMUI dibentuk oleh MUI berdasarkan rapat kerja nasional (rakernas) MUI tahun 1992. Perubahan nama dari BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK. MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003.

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sebuah badan yang mempunyai hubungan erat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Tujuannya memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupum bersifat internasional. Dalam melakukan tugasnya tersebut BANI adalah bebas (otonom) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 3 Desember 11977 atas prakarsa KADIN sebagai sarana kepercayaanpara pengusaha indonesia termasuk pengusaha perdagangan bagi kelancaran usahanya, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Berkedudukan di Jakarta dan mempunyai cabang-cabangnya di tempat lain di Indonesia yang dianggap perlu setelah diadakan mufakat dengan kamar dagang dan industri (KADIN) indonesia.

Prakarsa KADIN dalam pendirian BANI karena memang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia. Kamar dagang dan industri dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendas mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.

SUSUNAN BANI

Badan arbitrase nasional indonesia terdiri dari atas seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang anggota tetap, beberapa orang anggota tidak tetap dan sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Ketua, Wakil Ketua, anggota , dan sekretariat tersebut diangkat dan diberhentikan atas pengusulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh KADIN indonesia. Untuk pertama kali mereka diangkat atas pengusulan team inti pendiri BANI. Jangka waktu pemangkuan jabatan tersebut adalah untuk waktu lima tahun, setelahmana mereka dapat diangkat kembali. Ketua, Wakil ketua dan para anggota tetap merupakan pengurus (board of managing directors) badan arbitrase nasional indonesia.

SEJARAH BASYARNAS

Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 05 Jumadil Awal 1414 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 M. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993.

Peresmian badan arbitrase muamalat indonesia (bamui) dilangsungkan tanggal 21 oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah badan arbitrase muamalat indonesia (bamui). peresmiannya ditandai dengan penandatanganan akta notaris oleh dewan pendiri, yaitu dewan pimpinan majelis ulama indonesia (MUI) pusat yang diwakili KH. Hasan Basri dan H.S Prodjokusumo, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum dewan pimpinan MUI. Sebagai saksi yang ikut menandatangani akta notaris masing-masing H.M. Soejono dan H. Zainulbahar Noor, SE (dirut bank muamalat indonesia) saat itu. BAMUI tersebut di ketuai oleh H. Hartono Mardjono, SH sampai beliau wafat tahun 2003.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, dan dengan pertimbangan yang ada bahwa anggota pembina dan pengurus badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat dewan pimpinan majelis ulama indonesia nomor: kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 desember 2003 nama badan arbitrase muamalat indonesia (BAMUI) diubah menjadi badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil rakernas MUI pada tanggal 23-26 desember 2002. Badan arbitrase syariah nasional yang merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. diketuai oleh H. Yudo Paripurno, SH.

Kehadiran badan arbitrase syariah (basyarnas) sangat diharapkan oleh umat islam indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syriat islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. karena itu, tujuan didirikannya BASYARNAS  sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa mauamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Sejarah berdirinya BASYARNAS ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Babk Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.

Di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur mengenai Bank Syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di  bidang ekonomi, termasuk perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian ninternasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur tentang perbankan syariah.

Dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah  telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adnya ban-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar ddapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencatumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antar perbnakan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Bandan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukan. bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) selama yanag bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesiakan sengketa.

Lahirnya Badan Arbitrase Syariah Nasional ini, menurut Prof. Maryam Darus Badrulzaman, sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.

DASAR HUKUM

Al Quran

QS Al Hujurat : 9

bÎ)ur Èb$tGxÿͬ!$sÛ z`ÏB tûüÏZÏB÷sßJø9$# (#qè=tGtGø%$# (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ( .bÎ*sù ôMtót/ $yJßg1y‰÷nÎ) ’n?tã 3“t÷zW{$# (#qè=ÏG»s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7s? 4Ó®Lym uäþ’Å”s? #’n<Î) ̍øBr& «!$# 4 bÎ*sù ôNuä!$sù (#qßsÎ=ô¹r’sù $yJåks]÷t/ ÉAô‰yèø9$$Î/ (#þqäÜÅ¡ø%r&ur ( ¨bÎ) ©!$# =Ïtä† šúüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÒÈ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

QS Annisa : 35

÷bÎ)ur óOçFøÿÅz s-$s)Ï© $uKÍkÈ]÷t/ (#qèWyèö/$$sù $VJs3ym ô`ÏiB ¾Ï&Î#÷dr& $VJs3ymur ô`ÏiB !$ygÎ=÷dr& bÎ) !#y‰ƒÌãƒ $[s»n=ô¹Î) È,Ïjùuqムª!$# !$yJåks]øŠt/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã #ZŽÎ7yz ÇÌÎÈ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

[293] Hakam ialah juru pendamai.

Hadits

Hadits riwayat An Nasai menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: “ kenapa kamu dipanggil Abu Al Hakam? “ Abu Syureih menjawab: “sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku meyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusan itu,”, mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: “Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu”. Denikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, sunnah yang demikian disebut sunna Taqririyah.

Ijma’

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para Ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma’) membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak, Umar berkata, “Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua”. Pemilik kuda berkata, “Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam”. Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih (hakam) yang dipih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab, “ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

UNDANG-UNDANG

Arbitrase menurut undang-undang No. 30 tahun 1999  adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No.30/1999.

SK MUI

SK Dewan pimpinan MUI No. kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

FATWA DSN MUI

Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal  hubungan muamalat (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (lihat fatwa no. 05 tentang Jual Beli Saham, fatwa no. 06 tentang jual beli Istishna, fatwa no. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).

Latar belakang pembentukan/didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional

Latar belakang didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional, diantaranya:

  • Pada saat tokoh umat Islam sepakat untuk mendirikan Bank Syariah (yang kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia) muncullah pertanyaan, “jika nanatinya terjadi sengketa, bagaimana agar juga tetap konsisten menggunakan syariat Islam sebagai dasar hukumnya?. Ketika itu (tahun 1992/1993) Badan-badan Peradilan Negara tidak memungkinkan karena di PN tidak berlaku syariat islam, sedangkan PA (sebagaimana UU No. 7/1989) tidak memiliki kompetensi memeriksa/memutuskan sengketa perdata umum, perbankan/ekonomi syariah.
  • Untuk menyelesaikan sengketa keperdataan baik perbankan maupun lainnya agar dapat menggunakan syariat Islam, maka sepakatlah bahwa penyelesaiannya dengan menggunakan sistem arbitrase. Dengan sistem arbitrasae inilah terbuka kesempatan adanya “pilihan hukum” yakni para pihak yang bersengketa penyelesaiannya dengan sistem arbitrase diperbolehkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakannya.
  • Tentang adanya pilihan hukum dalam sistem arbitrase ini kemudian tetap dipertahankan/menjadi ciri dalam UU No. 30/1999 pasal 56 ayat (2) dengan kalimat: “para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak”.

Lingkup Kewenangan Arbitrase Syariah di Indonesia

Wewenang Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS), yaitu:

  • Menyelesaikan secaraa adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan industri, jasa dan alin-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya olehnpihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
  • Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Mekanisme Operasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional mempunyai prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain:

ü      Permohonan untuk mengadakan arbitrase

ü      Penetapan arbiter

ü      Acara pemeriksaan

ü      Perdamaian

ü      Pembuktian dan saksi/ahli

ü      Berakhirnya pemeriksaan

ü      Pengambilan putusan

ü      Perbaikan putusan

ü      Pembatalan putusan

ü      Pendaftaran putusan

ü      Pelaksanaan putusan (eksekusi)

ü      Biaya arbitrase


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: